Namun, menurut Burhanuddin untuk mendapatkan bukti 8% itu tidak mudah. Menurut Burhanuddin, seluruh TPS di Indonesia ada sekitar 820.000 TPS.
“Satu persen saja dari 820.000 TPS itu yaitu 8.200 TPS. Nah, paslon 01 dan 03 itu harus menang 100 persen di 8.200 TPS itu dengan catatan suara 02 itu harus nol. Tapi itu baru satu persen, nah ini 8% yang mereka butuhkan, berat sekali ini,” ujarnya.
Maka dari itu, paslon 01 dan 03, menurut Burhanuddin lebih memilih jalur politik untuk menggagalkan hasil Pemilu 2024, karena tidak terlalu berat, hanya butuh dukungan dari sejumlah partai politik menggunakan hak angket.
“Makanya itu muncul aspirasi membawa ke jalur politik melalui hak angket, nah jalur ini tidak aspek kuantitatif yang diminta. Aspek kuantitatif itu jalur hukum, di aspek kualitatif yang masuk ke jalur politik itu tidak harus membuktikan kecurangan di mata hukum, tapi membuktikan ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif,” tuturnya.
Sebelumnya, usulan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024 disampaikan olehcalon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Partai politik seperti PDI Perjuangan (PDIP), NasDem, PKS, dan PKB sudah menyatakan kesiapan mendukung usulan hak angket DPR tersebut.
Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). (tim)
