EDITOR.ID, Jakarta,- Putri konglomerat Hasyim Djojohadikusumo yang juga keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo siang ini dikabarkan akan dilantik sebagai Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)
Pelantikan Saraswati akan bersamaan dengan pelantikan dua menteri baru yakni mantan Panglima TNI Marsekal Purn Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.
Kabarnya Presiden Joko Widodo juga akan melantik tiga Wakil Menteri. Mereka adalah mantan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni yang akan menggantikan koleganya di PSI, Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.
Satu lagi yang akan dilantik adalah politikus Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
Sebagaimana sumber di Istana Negara menyebutkan bahwa Rabu (15/6/2022) ini Rahayu akan dilantik menjadi Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (Wamenkop UKM).
Pemberitahuan soal kursi untuk Rahayu kabarnya disampaikan oleh Jokowi dalam pertemuan dengan Prabowo, Selasa (14/6) kemarin sore.
Namun saat dihubungi pada Selasa (14/6) malam, Rahayu mengaku belum menerima informasi resmi dari Istana. “Belum, Mas, nggak ada info,” ujar Rahayu singkat saat ditanya soal kabar penunjukan dirinya sebagai wamen.
Selain Rahayu, Jokowi akan melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Zulhas akan dilantik menjadi Menteri Perdagangan (Mendag), sedangkan Hadi Tjahjanto bakal menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Satu kursi wamen lain kabarnya akan diisi kader PSI. Nama yang santer disebut adalah eks Sekjen PSI Raja Juli Antoni.
Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan pukul 13.30 WIB siang ini. Sejumlah pejabat tinggi sudah menerima pemberitahuan perihal pelantikan ini.
Perihal isu reshuffle ini, Istana menyatakan keputusan tersebut sepenuhnya kewenangan Presiden Jokowi. Istana menyatakan kapan pun waktunya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja, ya, terserah presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/6) kemarin. (tim)
