Pasangan Andra-Dimyanti mempunyai delapan program utama dengan 24 turunannya. Selain program besar tersebut, pasangan itu juga memiliki lima misi yang akan diterapkan dalam kepemimpinannya kelak.
Bakal calon Gubernur Banten Andra Soni berjanji untuk menciptakan good governance (tata pemerintahan yang baik) yang bertanggung jawab, agar tidak adanya celah korupsi jika ia menjadi gubernur Banten terpilih periode 2024-2029.
“Insyaallah, Andra Soni berjanji, Andra Soni bersumpah akan menjauhi korupsi, Insyaallah,” ujar dia menegaskan usai pendaftaran peserta Pilkada serentak di KPU Banten, Serang, Kamis.
“Perjalanan hidup saya panjang umur saya 48 tahun, saya lahir dari rahim petani, bisa menjadi calon gubernur ada anugerah dari Yang Maha Kuasa, tidak akan saya sia-siakan!” ujar dia menyerukan kepada awak media.
Andra mengatakan dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Banten sebesar Rp12 triliun, maka harus dioptimalkan untuk berbagai program yang bermanfaat dan berhasil bagi masyarakat.
Oleh karenanya, pengelolaan anggaran harus baik dan bertanggung jawab, mengingat pemerataan di Banten masih jauh tertinggal dibanding provinsi lainnya, kata dia.
Hal itu terlihat dari bagaimana pemerintah daerah kesulitan mengelola Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang luasnya masing-masing 3.700 kilometer persegi dan 2.900 kilometer persegi.
Sementara, Kota Tangerang Selatan dengan luas 147 kilometer persegi, menjadi lebih berkembang dengan keterlibatan aktif pihak swasta.
“Oleh karena itu kita harus membuat sebuah program perencanaan dan sebagainya, yang bisa mengundang semua investasi ikut bergabung, ikut juga menjadi bagian dari kemakmuran dan kemajuan provinsi Banten,” ujar dia.
Selain itu untuk agenda pemberantasan korupsi, Andra mengatakan akan membangun sebuah sistem good governance, yang bisa bertanggung jawab, selain adanya perangkat hukum mulai dari KPK, polisi, kejaksaan dan perangkat-perangkat penegak hukum yang sudah ada
“Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem good governance Yang bisa bertanggung jawab, kita punya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kita punya inspektorat, semua alat sudah ada, tinggal kembalikan ke diri kita,” ujar dia. (tim)
