Jakarta, EDITOR.ID,- Sejumlah pengurus organisasi kepala desa yang tergabung dalam Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa menyambangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (29/12/2023). Maksud kedatangan mereka untuk meminta arahan dari Presiden Jokowi terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Senthot Rudi Prastiono menjamin dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi tidak menyinggung masalah politik terkait Pilpres 2024.
Senthot mengatakan, dalam pertemuannya dengan presiden, aliansi kepala desa hanya membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
“Tidak ada. Tadi sama sekali tidak menyinggung politik,” katanya usai pertemuan dengan Jokowi.
Senthot menambahkan, yang menghadap kepala negara hari ini bukan hanya Papdesi namun juga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur.
Presiden Jokowi pernah memanggil APDESI ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 7 November 2023. Salah satu orang yang hadir dalam pertemuan itu adalah Surtawijaya, kepala desa yang pernah mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode.
Surtawijaya mengatakan dalam pertemuan dengan presiden dibahas soal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang salah satunya membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa.
Beberapa hari setelahnya, ribuan kepala desa menggelar Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 19 November 2023.
Acara itu dibuat untuk mendeklarasikan dukungan untuk pasangan pasangan dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka – putra Jokowi, di Pilpres 2024.
Peserta acara itu berasal dari DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional).
Saat ditemui di Istana pada Jumat, Senthot menyatakan kepala desa hanya diharapkan menjaga Pemilu dengan damai. Tidak ada arahan khusus mendukung paslon tertentu.
Sementara Bendahara Umum DPP PAPDESI Sujiono menyatakan, mengenai arah dukungan dikembalikan pada preferensi pribadi. Ia menepis anggapan akan ada deklarasi seperti beberapa waktu lalu.
“Jadi titipan pak presiden kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu ini betul-betul tidak ada kecurangan,” katanya. (tim)
