Prabowo : Pejabat Tak Jujur Lapor Kekayaannya Berikan Sanksi Tegas

Sekarang, direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan. Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya,” kata Prabowo.

Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto Saat Menyampaikan Paparan Didampingi Cawapres Gibran Rakabuming Raka Foto Tangkapan Layar Kanal Youtube KPK

Jakarta, EDITOR.ID,- Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto menegaskan untuk memberantas korupsi perlu memberikan efek jera. Prabowo mengusulkan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaaannya di laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

“Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan harus bisa dilihat,” kata Prabowo.

“Karena itu saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan,” lanjutnya.

Visi pemberantasan korupsi ini dipaparkan Prabowo saat acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Joeang, Jakarta, Rabu.

Prabowo mengatakan dirinya mendukung penguatan LHKPN untuk memberantas korupsi. Ia melanjutkan sanksi merupakan kebijakan yang realistis untuk menekan korupsi, karena kurangnya transparansi menjadi celah aksi rasuah itu terjadi.

“Semua kekayaan harus dilaporkan,” kata Prabowo.

Prabowo mengingatkan korupsi merupakan kejahatan yang sistemik sehingga penanggulangannya membutuhkan kebijakan yang juga menyeluruh. Oleh karena itu Prabowo dalam paparan mengenai program-program antikorupsi, mengusulkan penghapusan korupsi harus berjalan secara realistis dan sistemik.

Perbaiki Gaji dan Kualitas Hidup Pejabat

Prabowo juga menyoroti kualitas hidup para pejabat negara dan aparatur sipil negara sebagai kuasa anggaran besar. Menurut Prabowo, sebagai kelompok yang rentan korupsi, kualitas hidup pejabat ini harus ditingkatkan.

Menurut Prabowo, kualitas hidup yang terjamin itu merupakan salah satu cara mencegah korupsi secara realistis dan sistemik.

Dengan demikian, pejabat negara yang menjadi pengguna anggaran pun harus dipastikan kualitas hidupnya memadai sesuai dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaannya yang juga besar.

“Sekarang, direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan. Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya,” kata Prabowo.

Dia memastikan anggaran negara mampu membiayai kenaikan gaji dan peningkatan kualitas hidup pejabat negara itu.

“Saya sudah hitung dengan tim pakar saya. Indonesia negara kaya, bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem,” kata Prabowo.

Terkait peningkatan kualitas hidup, Prabowo membandingkan situasi di Indonesia dengan negara-negara maju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: