Pidato Tahunan MPR, Jokowi Singgung Kode ‘Tunggu Arahan Pak Lurah’ Soal Capres-Cawapres

Presiden Jokowi mengatakan ‘Pak Lurah’ menjadi tren di kalangan Parpol menjelang pemilu 2024.

Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2023).

Jakarta, EDITOR.ID,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba menyinggung adanya istilah ‘arahan Pak Lurah’ dalam pembukaan pidato Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2023. Istilah “Pak Lurah” ini sontak membuat kaget undangan di Ruang Paripurna Gedung DPR/MPR, Rabu (16/9/2023). Belakangan diketahui istilah “Pak Lurah” adalah sebuah kode.

Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2023).

Jokowi menyebut di kalangan politikus dan partai politik saat ini sedang ramai istilah tersebut. Setiap ditanya soal Capres dan Cawapres ada pihak yang menyebut “belum ada arahan Pak Lurah.” Jokowi mengatakan, lumrah jika seorang presiden dijadikan tameng dalam memasuki tahun politik.

“Kita saat ini sudah memasuki tahun politik, suasana sudah hangat hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah,” ujar Jokowi.

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya. Jokowi heran berkali-kali disebut ‘Pak Lurah’ oleh berbagai pihak.

“Saya sempat mikir, siapa ini “Pak Lurah”. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan, saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya,” kata Jokowi.

Jokowi: Saya Bukan Lurah, Saya Adalah Presiden Republik Indonesia

Kemudian Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.

“Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode,” kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa ia bukan ketum parpol bukan ketum parpol, bukan ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan UU, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol.

“Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai poltik,” ujar Jokowi.

“Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi,” tandasnya.

Meski demikian, Jokowi memahami bahwa sebagai seorang presiden, dirinya harus menanggung risiko untuk dijadikan alibi dalam politik.

“Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” katanya.

Jokowi Tak Persoalkan Ada Capres Pasang Foto Bareng Dirinya

Jokowi lantas menyebut, meski masa kampanye Pemilu 2024 saat ini belum dimulai, fotonya sudah banyak dipasang di baliho berbagai daerah, disandingkan dengan bakal capres atau bakal cawapres. Namun demikian, Jokowi mengaku tak mempersoalkan situasi ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: