Jakarta, EDITOR.ID,– Suasana politik kian panas. Terbukti untuk menarik simpatik publik, Anies Baswedan secara terbuka mulai berteriak kritis menganggap pemerintahan era Presiden Joko Widodo telah gagal. Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini banyak menyoroti kegagalan Jokowi di berbagai bidang. Mulai pembangunan fisik hingga keadilan hukum.
Kritik tersebut terkait banyak hal, mulai dari pembangunan jalan, institusi politik memeras, tekak-tekuk hukum, adanya market player yang merangkap sebagai pembuat kebijakan, hingga mafia yang bercokol di berbagai sektor.
Pernyataan kritis ini dilontarkan Anies Baswedan saat menyampaikan pidato kebangsaan pada puncak perayaan ulang tahun atau Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-21 di Istora Senayan, pada Sabtu (20/5/2023). PKS merupakan bagian dari Koalisi Perubahan bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat.
Anies Bandingkan Pembangunan era Presiden SBY dengan Jokowi
Menurut Anies, pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi untuk menghubungkan mobilitas penduduk dan menggerakan roda perekonomian masyarakat lebih sedikit dari pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Anies membeberkan pemerintahan Jokowi berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis hanya sepanjang 19 ribu km.
Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.
“Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang,” kata Anies.
Anies Soroti Institusi Negara yang Memeras lawan-Lawan Politik
Anies Baswedan menyoroti sebuah negara yang memiliki institusi politik bersifat ekstraktif atau memeras. Menurutnya, negara seperti itu bakal gagal berkembang.
“Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras maka pelan-pelan negaranya akan turun,” ujar Anies.
Menurut Anies, negara dengan institusi politik bersifat memeras dan menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, satu kelompok.
Anies menyinggung bahwa institusi politik dan ekonomi ekstraktif biasanya untuk kepentingan kelompok. Dimana pemerintahan tersebut mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada suatu pemimpin, pada satu grup pada satu kelompok kekuasaan yang tidak disebar dan tidak dibagikan semua negara.
