Utamanya, dalam memutus syahwat kekuasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan kandidat pilkada sesuai keinginan eks Gubernur Jakarta itu.
Deddy menilai aksi Jokowi untuk memenangkan kandidat sesuai keinginan dilakukan melalui Parcok dengan pengendali Jenderal Listyo dan pejabat sementara di daerah
Sekjen PDIP: Anggota Polri Terlibat di Pilkada
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto ikut mendukung rekannya di PDIP Deddy Sitorus yang menuding keterlibatan anggota Polri yang dikerahkan secara massif di Pilkada 2024.
PDIP bahkan memiliki julukan tersendiri untuk kelompok Polri yang diduga terlibat dalam Pilkada sebagai Partai Cokelat alias Parcok. Terkait hal tersebut, Hasto meminta kepada seluruh anggota Polri di Indonesia untuk bisa mengedepankan marwahnya dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
Menurut Hasto, Polri tidak perlu menjadi alat bagi segelintir pihak dalam mewujudkan nafsu untuk berkuasa.
“PDI Perjuangan, di dalam Pilkada Serentak ini, ketika kami mempersoalkan tentang fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi harus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada Merah Putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktik banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis,” kata Hasto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Dalam momen tersebut, Hasto juga turut menampilkan foto mendiang mantan Kapolri, Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso.
Menurut Hasto, sejatinya setiap anggota Polri masa kini harus bisa meneladani sikap dari Hoegeng semasa menjadi perwira Polri.
Dimana, mendiang Hoegeng merupakan salah satu teladan Polri yang menjaga marwah Kepolisian, bukan justru terlibat dalam praktik politik.
“Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur Kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih, kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat-rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum,” jelas Hasto.
“Ada tampilan bagaimana Jenderal Hoegeng yang menjadi panutan, beliau bukan politisi, beliau polisi. Polisi Merah Putih, bukan Parcok,” sambungnya.
Hasto menyatakan, di beberapa wilayah dalam Pilkada 2024 kemarin, fenomena Parcok itu digerakkan secara masif.
Atas hal itu, politikus asal Yogyakarta tersebut meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar dapat bersuara jika melihat masifnya pergerakan Polri di kontestasi Pemilu.
