Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini menekankan pentingnya kepala desa untuk tidak membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.
Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat berharap agar seluruh pegawai desa dan ASN dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil.
Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan tidak ada lagi intervensi politik dalam pemerintahan desa dan ASN tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat. (tim)
Jakarta, EDITOR.ID,- Manoj Punjabi pengusaha besar di bidang usaha produksi film dan bioskop melalui perusahaa…
Jakarta, EDITOR.ID,- Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan maha berat di babak ketiga Grup C Kualifikasi…
Jakarta, EDITOR.ID,- Duabelas hari menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024-2029 menggantikan Presiden Joko Widodo,…
Jakarta, EDITOR.ID,- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan barang bukti berupa kardus berwarna kuning…
“Capek balesin satu persatu. I’m good. Dari fitnahan atau statement yang nggak tahu sumber darimana….
“Patut diduga, uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur,” ujar Alexander Marwata…
