EDITOR.ID, Jakarta, – Di sela sela kesibukannya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyempatkan diri untuk mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/1).
Kehadiran Risma berkoordinasi terkait surat rekomendasi KPK mengenai hasil kajian pengelolaan bantuan sosial (bansos) yang telah disampaikan pada 3 Desember 2020.
“Hari ini, KPK menerima kehadiran Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk melakukan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK pada 3 Desember 2020 tentang penyampaian hasil kajian pengelolaan bantuan sosial,” jelas Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati saat dikonfirmasi.
Ipi melanjutkan, Risma diterima oleh tiga pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango. Ada juga Deputi Pencegahan KPK Nainggolan bersama jajarannya.
KPK kembali memaparkan hasil kajian dan rekomendasi sebagai pelaksanaan tugas monitoring.
Salah satu poin penting dalam hasil kajian KPK, yakni masih adanya persoalan terkait ukuran data penerima bansos.
“Ada beberapa masukan yang juga KPK sampaikan terkait langkah dan upaya yang dilakukan Kemensos dalam penyaluran bansos,” kata Ipi.
Sebelumnya, KPK memastikan akan terus memantau penyelenggaraan bansos penanganan COVID-19 pada tahun 2021. KPK bakal segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran bansos.
Pemerintah sendiri sudah mengubah skema bansos untuk wilayah Jabodetabek dari semula dalam bentuk sembako menjadi bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. (Tim)
