EDITOR.ID, Jakarta,- Momen istimewa terjadi di sirkuit Formula E, Ancol Jakarta Utara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba mendatangi lokasi sirkuit ditemani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kehadiran Presiden Jokowi di sirkuit Formula E secara kacamata politik tentu ditafsirkan bermacam-macam. Pasalnya, dua parpol loyalis Jokowi, PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) paling getol menyinyiri proyek “prestius dan ambisius” dari sang Gubernur Anies.
Entah apa motivasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap keukeuh mempertahankan even yang konon menghabiskan anggaran sangat besar tersebut. Sehingga beberapa kali Anies nyaris diinterpelasi lawan politiknya sejumlah parpol. Namun gagal.
Tentu kehadiran Jokowi di lokasi Sirkuit Formula E memberikan harapan besar bagi Anies bahwa proyeknya akan sukses besar. Pasalnya kehadiran Jokowi bagi Anies adalah bukti restu dan dukungan pemerintah atas idenya menggelar balapan mobil listrik tersebut.
Namun kehadiran Jokowi di lokasi Sirkuit Formula E juga dispekulasikan dan dipersepsikan lain oleh parpol yang selama ini sangat berseberangan pendapat dengan Anies soal pergelaran mobil formula listrik yang menghabiskan anggaran ratusan miliar tersebut.
PSI Awasi Anggaran Formula E Agar Clean and Clear
Lantas apa pandangan dan tanggapan PSI atas kehadirkan Jokowi? PSI DKI menilai kedatangan Jokowi merupakan bukti perhatian pemerintah pusat terhadap ajang balap mobil listrik itu.
“Kedatangan Presiden Jokowi adalah bukti pemerintah pusat concern terhadap kesiapan Formula E, karena ini ajang internasional. Pak Jokowi berharap acara ini layak dan siap sebagai acara internasional yang diselenggarakan di Jakarta yang adalah ibu kota negara,” kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar kepada wartawan, Selasa (26/4/2022).
Michael menuturkan PSI selaku partai oposisi di Jakarta akan tetap mengawasi segala kebijakan, termasuk anggaran program Formula E. Dia menyebut adanya laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandakan ada rambu-rambu terkait perencanaan dan penganggaran yang harus diawasi.
“Posisi PSI sebagai partai oposisi di Jakarta adalah mengawasi kebijakan dan program Formula E agar clean and clear. Setiap rupiah anggaran harus diawasi. Proses dan prosedur perencanaan hingga pelaksanaan pun harus akuntabel. Bahwa ada LHP BPK dan sorotan dari KPK menandakan ada rambu-rambu yang memang harus diperhatikan soal perencanaan dan penganggaran Formula E. Itu yang selalu kami ingatkan dan kawal,” tuturnya.
