Jakarta, EDITOR.ID,- Kubu pengusung Capres Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan makin kesal dengan perubahan sikap politik PDI Perjuangan soal hak angket kecurangan Pemilu 2024. Belakangan PDIP tiba-tiba berubah pikiran dan lebih pasif soal hak angket. Padahal usulan hak angket justru didorong oleh kader yang juga Capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo.
Uniknya belakangan justru Partai NasDem, PKB dan PKS yang paling bersemangat dan gencar menggalang dukungan hak angket di DPR.
Melihat sikap PDIP yang plintat plintut soal komitmen pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024, partai ini akan diikat kontrak politik. Koalisi Perubahan ingin membuat perjanjian dengan PDI-P agar sikap partai besutan Megawati Soekarnoputri ini tidak “berubah arah” lagi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, tiga partai politik (parpol) Koalisi Perubahan ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDI-P soal komitmen pengajuan hak angket. Hal ini sangat penting bagi kubu Anies untuk memastikan keseriusan setiap parpol dalam mendorong penggunaan hak angket di DPR RI.
“Nanti kalau bertemu, kami punya proposal kesepakatan-kesepakatan. Satu kata dan perbuatan, jangan lain di bibir, lain di hati. Supaya satu suara selama angket itu ada,” ujar Hermawi di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Dia menyatakan, jika diperlukan, perjanjian itu berbentuk nota kesepakatan dan mesti ditunjukan pada publik.
“Kalau perlu kita notarialkan, kalau perlu rakyat tahu, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Hermawi.
Di sisi lain, Hermawi menekankan bahwa saat ini sikap Nasdem tetap sama, yakni menunggu langkah nyata dari PDI-P mendorong hak angket di DPR.
Hal itu sekaligus menampik pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto yang sebelumnya mengatakan partainya tak lagi menunggu PDI-P untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu.
Hermawi menjelaskan, langkah menunggu PDI-P itu diperlukan agar hak angket tak hanya berhasil diajukan pada rapat paripurna. Tetapi, juga bisa memenuhi persyaratan untuk disetujui dan digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.
“Kita enggak mau kerja setengah-setengah, mesti ada ketegasan, mesti ada komitmen. Gayung mesti bersambut. Ini kan ide dari mereka (kubu pasangan 03). Kepentingan kita sama-sama lah,” ujarnya.
“Kita ingin menjawab keluhan rakyat, kita ingin menjawab tudingan rakyat, mari kita buktikan sama-sama,” kata Hermawi lagi.
Diketahui, wacana penggunaan hak angket pertama kali disampaikan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
