Saat ini penemuan gas jumbo di South Andaman masih dalam tahap awal eksplorasi. Mubadala Energy sedang melakukan serangkaian tes seperti core analysis, fluid analysis, kemudian post drill analysis.
Nantinya, dari sumur eksplorasi dan appraisal itu akan disusun Penentuan Status Eksplorasi (PSE) sebagai dasar rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) sesuai hasil kajian teknis, ekonomis, skenario pengembangan, hingga komersialisasi.
“Terkait infrastruktur termasuk pembangunan kilang LNG akan terjawab setelah POD selesai. Secara umum betul penemuan gas ini akan butuh infrastruktur agar bisa dikomersialkan,” tutur Hudi.
Sebagai informasi, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali berkunjung ke Kantor Kementerian ESDM pada 5 Januari 2024.
Dalam kunjungan yang turut dihadiri Menteri ESDM, Direktur Jenderal Migas, dan Kepala SKK Migas, Abdulla menyampaikan hasil Pengeboran Layaran-1 serta memberikan perkembangan terkini mengenai kegiatan operasional Ruby dan kerjasama di bidang Panas Bumi dengan Pertamina dan Chevron, yang merupakan upaya Mubadala Energy dalam mendukung transisi energi.
Sebelumnya, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali mengatakan penemuan ini merupakan bagian dari program Mubadala Energy ke depan dalam mendukung target produksi Indonesia tahun 2030 yaitu 1 juta barel minyak bumi per hari dan 12 miliar kaki kubik gas bumi per hari.
“Indonesia memiliki potensi yang luar biasa terkait cadangan migas, penemuan ini patut disyukuri dan diharapkan dapat mendukung target produksi tahun 2030.” ujar dia.
Setelah penemuan ini, Mubadala Energy akan mempercepat proses menuju onstream. Jika sesuai rencana, kami berharap pada tahun 2030 proyek South Andaman sudah dapat mulai onstream.
Menurut Abdulla pihaknya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar rencana tersebut dapat terwujud. “Kami berharap dukungan dari semua pemangku kepentingan agar kami bisa melanjutkan penemuan ini dan dapat membantu untuk mencapai target yang dicanangkan pemerintah,” ujar dia.
Abdulla mengakui, dalam beberapa tahun belakangan, banyak perbaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal kepastian hukum dan fiscal term. Apalagi saat ini, pemerintah sudah melonggarkan dan memberikan fleksibilitas dalam hal mekanisme kontrak gross split maupun cost recovery.
“Kami mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas dalam mendorong perbaikan-perbaikan regulasi maupun fiscal term untuk mendukung KKKS,” ujar dia.
