Adhy diketahui merupakan pejabat di Kemensos di bawah Khofifah, yang kini menjadi Plt. Gubernur Jawa Timur.
Proyek yang dilaporkan ke KPK itu disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp98 miliar. Target program ditujukan untuk 15 juta keluarga miskin yang ingin diverifikasi oleh Kemensos, dengan nilai proyek Rp395 miliar.
Menurut klaim Sutikno, pekerjaan berupa musyawarah desa hingga kabupaten yang dilakukan terkait dengan proyek itu diduga fiktif.
Selain proyek verifikasi dan validasi orang miskin, Sutikno turut menyinggung adanya program pengadaan tenda dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp7,8 miliar.
“Targetnya kan 15 juta keluarga miskin yang mau diverifikasi itu, ternyata mereka hanya memakai datanya BPS dianggap sudah diverifikasi. Fakta lapangan enggak ada. Nanti ada fiktif yang Rp98 miliar itu,” jelas Sutikno.
KPK Akan Dalami Kasus Khofifah
Terpisah, Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri, membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, KPK akan mendalami laporan itu.
“Tapi prinsipnya tentu KPK pasti dalami ya, data, informasi, yang diterima tersebut untuk memastikan apakah sesuai dengan syarat dari laporan masyarakat,” tuturnya.
“Termasuk substansinya juga dilakukan pengayaan (cek) lebih lanjut terkait dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut oleh bagian pengaduan masyarakat KPK.”
Akankah jalan mulus Khofifah di Pilkada Jatim 2024 bakal terganjal kasus Kemensos?
Dilaporkan ke KPK Ini Jawaban Khofifah, Sangat Mengejutkan!
Ketua Umum Muslimat NU ini langsung buka suara menanggapi adanya laporan oleh Forum Komunikasi masyarakat Sipil (FKMS) terhadap dirinya ke KPK.
Khofifah mengaku belum mengetahui jika dirinya dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Namun, ia menyebut akan memantau kelanjutan proses pelaporan itu.
“Ya, kita lihat saja posisinya. Saya juga baru dengar ini,” kata Khofifah kepada wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jakarta, Selasa (4/6/2024) sebagaimana dikutip Kompas.com. (tim)
