“Pemprov harus ikut terlibat aktif melakukan pengawasan penanganan Covid di kota/kabupaten yang berada di wilayah administratifnya,†ucapnya.
“Penting sekali Pemprov Jatim ikut melakukan penyelidikan terhadap temuan BPK ini agar kedepan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran,†sambung LaNyalla.
Polisi pun diminta untuk turun tangan jika menemukan ada indikasi penyimpangan bansos di Jember. LaNyalla menegaskan, tidak ada yang boleh mengambil keuntungan dari warga.
“Bansos adalah hak masyarakat. Jika ada oknum yang bermain, harus segera dihentikan dan dihukum karena telah merugikan rakyat,†tegasnya.
“Masyarakat sudah banyak yang kesusahan akibat pandemi. Jangan kemudian haknya diambil oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab,†sambung LaNyalla. (Tim)
