Jakarta, EDITOR.ID,- Sejumlah kampus dan perkumpulan akademisi menuntut penegakan demokrasi yang dinilai kian luntur menjelang berlangsungnya pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti.
Gelombang tuntutan dari kalangan intelektual ini mulai bergulir sejak akhir Januari lalu, tepatnya ketika civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) mendeklarasikan Petisi Bulaksumur sebagai respons keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aspirasi para akademisi UGM dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM, Yogyakarta.
Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden, yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM.
Petisi tersebut menyebutkan beberapa kasus yang menjadi catatan, antara lain pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, hingga pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik yang dinilai kontradiktif.
Usai deklarasi petisi dari UGM itu, beberapa kampus turut menyatakan sikap serupa, baik dalam rupa mimbar akademik maupun pernyataan resmi. Petisi UGM bak bola salju menggelinding kemana-mana. Sejumlah kampus pun rame-tame membuat deklarasi pernyataan sikap tentang demokrasi dan netralitas pemerintah. Kampus mengkritik Presiden Jokowi pada Pilpres 2024.
Diantaranya datang dari kampus Universitas Indonesia. Mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia (UI) menggelar deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, Jumat (2/2/2024). Deklarasi tersebut untuk mendorong pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang demokratis dan damai.
Isi deklarasi dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo sebagai perwakilan.
“Kami berdiri di sini, mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia, untuk segera merapatkan barisan, guna mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan,” ujar Harkristuti saat membacakan poin deklarasi, Jumat silam.
Harkristuti mengatakan, mereka meminta agar pemilu berjalan jujur dan adil tanpa intimidasi dari pihak mana pun. Termasuk paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Sivitas akademika juga diajak untuk mengawal pelaksanaan pemilu agar berlangsung demokratis.
“Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing,” kata dia.
