Jakarta, EDITOR.ID,- Kubu Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud MD dikabarkan mulai mendekati dan merapat ke kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Alasannya, Kubu Ganjar merasa ada tekanan yang diprediksi akan muncul pada Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo – Mahfud MD (TPN Ganjar-Mahfud) Hasto Kristiyanto. Sekjen PDIP itu mengaku pihaknya telah membangun komunikasi dengan tim sukses pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024
“Ya, banyak. Kan, juga ada, kan, itu (tekanan, red) sama. Kami menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan,” kata Hasto dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).
Menurut Hasto, dari komunikasi itu terungkap bahwa TPN Ganjar-Mahfud maupun tim sukses AMIN merasakan senasib dan hal yang sama, yakni penggunaan instrumen negara untuk menekan pihak selain kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan,” tambah Hasto.
Hasto menambahkan TPN Ganjar-Mahfud dan kubu AMIN sepakat meminta tekanan pada Pilpres 2024 bisa dihentikan. Alasannya, praktik itu berpotensi merusak demokrasi.
“Masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu agar berbagai upaya tekanan tidak terjadi dan ketika tekanan itu makin masif, yang terjadi adalah suatu counter action berupa gerakan rakyat,” kata Hasto.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho.
Apakah tekanan itu dilakukan oleh kubu Prabowo-Gibran?
Hasto menjawab pertanyaan itu secara diplomatis. Peraih gelar doktor ilmu geopolitik dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyebut pelaksanaan Pilpres 2024 RI diawali dengan manipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Hasto, putusan Majelis Kehormatan (MK) MK menunjukkan manipulasi hukum itu begitu nyata.
“Ketika terjadi manipulasi hukum dan keputusan dari MKMK itu sangat terang benderang, maka kemudian apa jawaban kami? Turun ke bawah, karena rakyat juga mencatat itu,” kata dia.
Nasdem Bantah Ada Tekanan dari Kekuasaan
Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali menyebut tak ada komunikasi tersebut.
