Jakarta, EDITOR.ID,- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih langsung sebagian tugas dan fungsi Mahfud MD sebagai menteri koordinator. Mahfud MD langsung membela Jokowi dan menegaskan apa yang dituduhkan politisi PDIP itu tidak benar sama sekali.
Tudingan Hasto yang menyebut Menko Polhukam mundur karena tugasnya sebagai menteri koordinator diambil alih langsung oleh Presiden RI Jokowi, dibantah Mahfud.
Mahfud, saat hari terakhir berkantor di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Jumat, menegaskan tidak ada tugasnya yang diambil alih presiden.
“Nggak juga, saya tidak merasa begitu, tetapi penilaian politik di luar begitu, ya, silakan. Maksudnya kan, mungkin, selama ini mungkin, selama dua bulan ini koordinasi panglima (TNI), kapolri, jaksa agung, dan lain-lain itu langsung ke presiden, mungkin itu yang dimaksud Pak Hasto, ya ndak apa-apa bagi saya,” kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (1/2/2024), meyakini mundurnya Mahfud Md sebagai Menko Polhukam karena sebagian fungsinya sebagai menteri koordinator diambil alih oleh Presiden RI Jokowi.
Meskipun demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut tugas-tugas apa yang diambil alih itu.
Mahfud Md. menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis sore. Mahfud, dalam suratnya, menjelaskan alasan mundur itu utamanya karena dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Dalam sesi jumpa pers pada Kamis malam, Mahfud lanjut menjelaskan dia memutuskan mundur karena merasa tidak patut untuk tetap dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetapi punya sikap yang berseberangan dengan pucuk pimpinan tertingginya.
“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against (menentang, red.) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat, red.) kan ndak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis.
Kemudian, Mahfud saat memimpin apel pagi terakhir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi, juga menjelaskan alasannya mundur karena tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan.
Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, Mahfud menjalani peran ganda sebagai menko polhukam dan cawapres.
“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres,” ujar Mahfud Md. di hadapan pegawai Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
