Jakarta, EDITOR.ID,- Partai Golkar geram dengan ulah Anies Baswedan yang selalu melemparkan isu kontraproduktif. Belakangan Anies kembali menuding ada seorang Menteri Koordinator yang ingin mengubah konstitusi. Namun Anies tak menyebut siapa menteri yang dimaksud itu.
Jika merujuk pada isu ingin mengubah konstitusi berarti tuduhan Anies dialamatkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Karena bicara bidang tugas hukum, politik dan konstitusi dari pemerintah berada dibawah kewenangan Menko Polhukam.
Tuduhan ini dilontarkan calon Presiden dari Partai Nasdem itu saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi Untuk Indonesia Maju
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengingatkan Anies Baswedan agar jangan berlebihan dalam membangun eksistensi diri dengan memunculkan isu kontroversi yakni melontarkan tuduhan ada seorang menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi.
Mekeng meminta Anies agar belajar sistem ketatanegaraan di Indonesia dan proses pembuatan konstitusi yang ada di kekuasaan legislatif. Mekeng mengatakan pengubahan konstitusi berada di ranah legislatif. Sejauh ini, kata dia, tidak ada usulan untuk mengubah konstitusi, termasuk mengubah hal-hal berkaitan dengan Pemilu.
“Pemerintah enggak pernah ada usulan, DPR enggak pernah ada usulan. Usulan DPR juga harus dibahas di masing-masing fraksi baru bisa satu keputusan di rapur. Jadi kalau menurut saya Anies terlalu berlebihan, terlalu cemas terhadap ini, enggak ada itu,” kata Mekeng kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).
Mekeng memandang mekanisme mengubah konstitusi atau Pemilu tidak bisa dilakukan seenaknya atau asal-asalan. Perlu persetujuan antara DPR dan pemerintah.
“Kalau satunya enggak setuju, enggak bisa jalan,” ujar Mekeng.
Ia lantas meminta Anies yang kekenian telah didukung menajdi bakal capres di koalisi perubahan untuk tidak membuat pernyataan yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Jangan terlalu naiflah statement-statement itu buat masyarakat jadi resah. Bersaing secara sehat saja enggak usah tuduh-tuduh yang enggak penting,” ujar Mekeng.
Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Meski tidak menjadi pihak yang dituduh, Mekeng menegaskan Airlangga tidak pernah ada upaya sebagaimana yang dimaksud Anies dalam pernyataannya terkait menko.
“Enggak ada, enggak pernah ada. Kalau ada di DPR kan tentunya di masing-masing partai juga ada pembahasan. Enggak ada di masing-masing partai,” ujar Mekeng.
Disinggung Anies
Sebelumnya Anies menyinggung seseorang yang menjabat sebagai menteri koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi.
