Gagal Bangun Daerah, Kabupaten Bekasi Didemo Mahasiswa Hingga Ricuh

Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan pintu masuk kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi, Rabu (15/8/2018) siang. (ist)

EDITOR.ID, Bekasi,- Hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke 68 diwarnai aksi unjuk rasa di depan pintu kantor Bupati Bekasi pada hari Rabu (15/8/2018). Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan BEM se Kabupaten Bekasi berorasi dan melakukan aksi teatrikal atas kegagalan pemerintah daerah ini. Pada saat bersamaan, pegawai Pemkab Bekasi tengah merayakan HUT Kabupaten Bekasi ke-68.

Didalam orasi mahasiswa menjelaskan beberapa persoalan yang belum terselesaikan seperti mangkraknya pembangunan fly over Tegal gede, pelebaran jalan Kalimalang, jembatan bagedor, Gedung Baru RSUD yang masih kosong, adanya ruang kelas sekolah tanpa mebeleur dan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran serta gizi buruk yang ada di kota industri terbesar seAsia tenggara ini.

Selain itu mereka menyesalkan tidak adanya pusat perkotaan, alun-alun, Balai Latihan Kerja, dan universitas negeri di wilayah yang jumlah penduduknya hampir mencapai 4 juta jiwa ini.

Massa awalnya menggelar aksi teatrikal dengan memotong dua ekor ayam. Aksi itu sebagai simbol pemerintah Kabupaten Bekasi belum dapat mengentaskan kemiskinan dan belum mewujudkan insfrastruktur yang baik bagi masyarakat.

Selesai aksi teatrikal, massa bergerak masuk ke halaman kantor Pemkab Bekasi. Aksi demo berakhir ricuh setelah mahasiswa dilarang masuk oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Massa memaksa masuk untuk bertemu bupati. Saling dorong tak terhindarkan antara mahasiswa dengan Satpol PP.

Beberapa petugas Satpol PP tampak terluka. Kericuhan baru mereda setelah beberapa perwakilan mahasiswa diterima untuk berdialog dengan bupati Bekasi.

Jaelani Nurseha kordinator aksi unjuk rasa mengatakan, penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa juga untuk kemajuan Kabupaten Bekasi.

“Kita lihat pembebasan-pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi macet selama delapan tahun ini. Bagaiamana? Itu kan juga demi masyarakat,” kata Jaelani di lokasi, Rabu (15/8/2018).

Menurut Jaelani, persoalan seperti itu terjadi karena banyak hal. Tidak adanya keterbukaan informasi publik secara utuh menjadi hal utama dalam meningkatkan partisipasi publik, karena hakikatnya pembangunan sebuah daerah tidak lepas dari peran masyarakatnya.

“Kedua, tidak adanya sarana komunikasi aktif dan terintegrasi antara Pemerintah dengan Masyarakatnya. seperti nomor pengaduan center, program Subuh Keliling, dan acara dialog yang intens dengan elemen masyarakat seperti Mahasiswa, LSM, ORMAS dan lainnya. Lalu juga dengan instansi vertikal lainnya seperti MUI, Kementrian Agama dan Pengadilan Agama. Mengingat di Bekasi ini banyak tempat ibadah yang tidak memiliki badan hukum dan IMB loh.” Kata Jaelani sapaan akrabnya

Lanjutnya, ketiga tidak adanya ketegasan secara aktif dan masif oleh Bupati, Wakil Bupati apalagi SEKDA sebagai Bapaknya PNS di Bekasi dalam menindak tegas anak buahnya yang lalai dalam kerjanya seperti budaya titip absen, keluar saat jam kerja, tidak inovatif dalam perencanaan, tidak maksimal dalam menggali potensi PAD, dan penakut dalam penyerapan APBD.

“Pejabat tinggi di Bekasi ini seharusnya mengurangi kegiatan-kegiatan seremony dan lebih banyak turun ke lapangan memantau kinerja bawahannya dan kondisi masyarakat” tegasnya

Selain itu, Mahasiswa pun menyoroti rendahnya tunjangan atau honor RT dan RW, Pegawai Harian Lepas (PHL), Guru honorer, serta pegawai kebersihan (Cleaning Service).

“Honor RT dan RW misalnya, mereka hanya dapat ratusan ribu, sedangkan di kota-kota besar lain sudah mencapai jutaan honornya bahkan ada yang sudah sesuai standar UMR. Sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan melalui surat ini tetapi Bupati takut menemui kami” kesalnya

Pantauan media di lapangan aksi unjuk rasa di kawal ketat aparat kepolisian dan satpol PP. Massa aksi sempat gesekan dengan pihak satpol PP karena memaksa masuk ke dalam kantor Pemkab Bekasi. Kemudian massa aksi diterima perwakilan 10 mahasiswa dan ditemui beberapa anggota DPRD Daris dari Fraksi Gerindra dan Nurdin dari Fraksi PAN serta Asda 1 Carwinda.

Aksi unjuk rasa berlangsung sejak pukul 10 pagi sampai pukul 1 siang. Hingga akhirnya massa akhir membubarkan diri. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: