Semarang,EDITOR.ID, – Rencangan APBD 2024 yang diajukan oleh PJ Gubernur Jateng kepada DPRD Jateng bakal mengalami hambatan. Pasalnya, sebagian Fraksi di DPRD Jateng ada yang menolak KUA PPAS Rancangan APBD Jateng 2024. Bahkan ada beberapa Fraksi menyayangkan dihapusnya anggaran insentif guru keagamaan, (Guru Madin, TPQ dan Ponpes) se-Jateng serta BOSDA Jateng di pendidikan dan kebudayaan.
PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana menginginkan, prioritas anggaran untuk menyukseskan 10 progam prioritas yang dirancang.
Meski begitu, Fraksi di DPRD Jateng keberatan karena terjadi relokasi atau pemangkasan anggaran di sejumlah progam yang selama ini sudah berjalan baik dan banyak manfaatnya.
Dua diantaranya pos anggaran yang terjadi relokasi atau dihapus dalam RAPBD Jateng 2024, adalan anggaran insentif guru keagamaan (Guru madin TPQ dan Ponpes) se-Jateng dan Bosda Jateng terdiri atas Bosda di pendidikan dan kebudayaan.
Nominal anggaran keduanya cukup besar dan bermanfaat bagi pendidikan. Besaran insentif guru keagamaan se-Jateng sebesar Rp247 miliar, sedangkan anggaran Bosda Jateng yang terdiri atas Bosda di dinas pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp142 miliar dan Bosda untuk siswa Madrasah Aliyah Negeri dan swasta se-Jateng senilai Rp27 miliar.
Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan pendapat tidak sepakat dengan relokasi tersebut. Bahkan semua Fraksi tidak setuju, meski masih dalam pembahasan.
“Fraksi-Fraksi tidak setuju, tapi ini baru pembahasan. Masih rapat sekali. Namanya pembahasan, dinamika banyak dan belum final,” ujar Sumanto.
DPRD Jateng terdapat 8 Fraksi terdiri Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat.
DPRD Jateng Akan Melakukan Koreksi
Menurutnya, DPRD akan mengoreksi atas progam-progam yang disampaikan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. Apakah nantinya pos anggaran akan kembali seperti semula dan itu tergantung dari hasil pembahasan berikutnya.
10 Prioritas progam Pj Gubernur di antaranya untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, pengenatasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting. Pananganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi dan Kathurla). Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energy.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Masruhan Samsurie menuturkan, penghapusan dua pos anggaran itu bakal berdampak serius, mengingat hilangnya empati terhadap nasib guru keagamaan yang telah mengabdi tanpa pamrih di bidang pendidikan non formal selama ini.
