Jakarta, EDITOR.ID,- Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti ketidakadilan hukum dan menyinggung hukum sebagai alat kekuasaan saat menyampaikan visi-misi pada debat pertama capres 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12).
Anies menyinggung aturan hukum yang bengkok sesuai dengan keinginan kekuasaan. Ia mengingatkan Indonesia adalah negara hukum. Anies berkata negara harus diatur oleh hukum, bukan penguasa.
“Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan,” ujar Anies saat berpidato menyampaikan visi dan misinya soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi, HAM, layanan pemerintah dalam Debat Pilpres 2024.
“Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan,” lanjutnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut ada salah satu generasi milenial yang menjadi calon wakil presiden, sementara banyak milenial termajinalkan.
Pernyataan Lengkap Visi-Misi Anies di Debat Pertama Capres 2024
Berikut pernyataan lengkap visi-misi Anies pada debat pertama capres 2024:
Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran.
Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan.
Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan.
Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa dan kita tidak menginginkan itu terjadi.
Pada saat ini kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Mengembalikan hukum, menjadi tegak kepada semuanya.
Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan, ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan.
