EDITOR.ID, Jakarta,- Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Granat Komjen Pol Purn Drs Togar M Sianipar M.Si punya resep jitu bagaimana program mencegah adanya masyarakat Aceh menanam ganja. Terutama terkait Program Alternative yang saat ini digalakkan pemerintah.
Menurut Jenderal Togar, kunci keberhasilan pelaksanaan Program Alternative Development di Aceh bisa berjalan dengan baik jika dilakukan dengan sistem pengorganisasian yang terencana dengan arah yang jelas. Harus ada keselarasan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk sama-sama membangun Aceh dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
Demikian disampaikan Komjen Pol Purn Drs Togar M Sianipar M.Si yang juga Plh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Granat dalam diskusi di Webinar Series yang diselenggarakan DPP Granat bekerjasama dengan Universitas Bhayangkara Jakarta, Kamis (13/8/2020)
Komjen Pol Togar Sianipar secara resmi membuka acara Webinar dengan Tema : “Sejauh Mana Pelaksanaan Program Alternative Development di Provinsi Aceh?†ini. Hadir sejumlah narasumber tokoh dan penggiat anti narkoba.
Diantaranya Komjen Pol Pur Ahwil Loetan. Beliau adalah Pembina Staf Ahli BNN.
Kemudian Irjen Pol Anjan Pramuka Putra yang menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN. Brigjen Pol Drs Krisno Halomoan Siregar Sik yang menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Bareskrim Mabes Polri. Dan Dr Khairan MSi. Beliau adalah Pemerhati Program Alternative Program Aceh.
Program Alternative Development, menurut Jenderal Togar Sianipar, sebagai salah satu solusi untuk mempersempit kegiatan masyarakat di Aceh terkait penanaman ganja.
“Bagaimana memberdayakan masyarakat Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dalam kegiatan ekonomi yang lebih terukur dan terencana,” ujar Jenderal bintang tiga.
Togar meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) melibatkan masyarakat Aceh sebagai pelaku utama dalam Program Alternative Development. Jika ingin program ini bisa menyentuh rakyat di Propinsi Serambi Makkah itu.
Pasalnya, jika program tersebut hanya bersifat formalitas yang pelaksanaannya didominasi pemerintah maka program ini tak akan mampu menuntaskan masalah peredaran Narkoba di Indonesia.
Sementara itu narasumber Komjen Pol Purn Jenderal Ahwil Loetan dalam paparannya mengkritik dan memberi masukan terkait pelaksanaan Program Alternative Development di Indonesia.
“Program AD ini harus dilakukan dengan 4 hal, yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Kepemimpinan,” ujarnya dalam paparan di Webinar.
