Bandung, Jawa Barat, EDITOR – Kota Bandung yang dulu terkenal indah aman dan nyaman serta sejuk, kini keindahan kota ini tertutupi dengan banyaknya tiang jaringan beserta kabel optik yang semrawut.
Sesepuh Jawa Barat, yang juga tokoh nasional Popong Otje Djundjunan menyikapi hal tersebut menuturkan, Bandung saat ini memang “goreng” (jelek), hingga perlu adanya penataan ulang yang dilakukan semua pihak.
“Kesemrawutan itu memang perlu perhatian pihak terkait, agar estetika kota tak pudar,” ujar Ceu Popong, sapaan akrabnya, Rabu (26/7/2023), malam di sela acara Bandung Ngariung.
Dirinya juga menambahkan yang paling krusial, di jalan besar seperti Jalan Dago itu sangat perlu adanya penataan, sehingga wajah kota akan terlihat dari kondisi jalan tersebut.
” Ceu ceu mah berharap kepada pihak-pihak terkait bisa menata ulang kembali jalan jalan di kota Bandung sehingga kembali resik,” imbuh Ceu Popong.
“Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian dan penataan ulang kembali dari pihak-pihak terkait” tandasnya.
Memang, hampir di semua sudut kota ini, sekarang kerap dijumpai pemandangan yang semrawut, bahkan cukup rmemprihatinkan dan sangat riskan menimbulkan cibiran dari warga, sebut Ceu Popong.
Ditempat sama anggota DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto Silalahi menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas. Bahkan dapat dikatakan melekat pada citra diri pemerintahan saat ini. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah kota Bandung selalu menyampaikan betapa pentingnya infrastruktur bagi kemajuan suatu daerah.
“Tanpa infrastruktur, jangan banyak berharap daerah ini bisa bersaing,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Optimisme percepatan pembangunan infrastruktur di tahun 2023 mulai menggeliat dan tentunya hal tersebut harus didukung anggaran yang memadai. Oleh karenanya Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung ini berharap tahun ini penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal.
“Harapan kami meski ada persoalan hukum yang menggelayuti Pemkot Bandung tetapi dapat berjalan normal. Jadi, tidak ada lagi refocusing dan pemotongan serta proyek infrastruktur lebih mengutamakan pembangunan bagi masyarakat di kewilayahan,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur juga bukan tanpa hambatan dimana anggaran sangatlah terbatas. Dan anggota Badan Musyawarah ini menyadari bahwa dearah masih sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menyoal prioritas pembangunan Folmer mengungkapkan harus melihat berdasarkan kebutuhan dan kemendesakan.
“Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan anggota dewan dan tentu saja kita akan bantu,” sebutnya.
