Tanggapi kenaikan harga gas yang dikeluhkan warga Surabaya, DPRD menyarankan Perusahaan Gas Negara (PGN) membuat nota kesepakatan (MoU) dengan Pemkot Surabaya.
“Seperti yg saya pernah sampaikan sesudah hearing Komisi B PGN, kami menyarankan nota kesepakatan Pemkot Surabaya dengan Perusahaan Gas Negara,” ucap Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, Selasa (22/12).
Menurutnya, MoU harus segera dilakukan untuk memberi kepastian dan tidak membebani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan UMKM.
“MoU harus segera dilakukan. Melindungi dan tidak membebani para MBR atau usaha Mikro (UMKM),” tegas politisi PDIP ini.
Menurut Anas, diperlukan peninjauan ulang soal kenaikan tarif gas tersebut. Apalagi kenaikannya minim sosialisasi di masyarakat.
“Banyak warga yang mengeluhkan hal ini ke kami. Ada perajin kue di Rungkut yang kaget tarif gasnya semula Rp150 ribu naik menjadi Rp600 ribu pada bulan Desember ini,” pungkasnya.
