EDITOR.ID, Jakarta,- Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Prof. Ryaas Rasyid mengatakan, etika pemerintahan sangat berimplikasi terhadap realitas negara dan pemerintah dalam mengemban tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan.
Hal ini dipaparkan Prof. Ryaas Rasyid saat menjadi pembicara kunci webinar bertajuk “Quo Vadis Etika Pemerintahan Indonesia?” pada Sabtu (5/6/2021).
Negara dan pemerintahan dalam bentuk fisik yang bisa diamati yakni dalam konteks pengelolaan kekuasaan. Yaitu kepemimpinan, manajemen, kebijakan dan implementasi, pertanggungjawaban politik, dan pewarisan nilai bagi kelanjutan hidup negara.
“Antara kesepakatan politik dan etik itu harus sejalan. Ada komitmen etis. Kalau tidak maka ada yang korupsi karena etik diabaikan,” katanya.
Menurut Ryaas, syarat-syarat di atas itu antara lain merupakan landasan pokok terbentuknya negara dalam konteks negara yang demokratis.
“Komitmen etis itu sebagai landasan pokok terbentuknya negara dalam konteks negara yang demokratis,” ucapnya
Negara dan pemerintahan yang beretika itu sedianya mengacu pada beberapa komponen utama. Yakni kepemimpinan, manajemen, kebijakan dan implementasi, pertanggungjawaban politik, dan pewarisan nilai bagi kelanjutan hidup negara.
“Yang perlu digarisbawahi adalah realitas negara dan pemerintahan yang beretika itu merujuk pada beberapa komponen utama,” katanya.
Ryaas Rasyid menjelaskan, pada aspek kepemimpinan, seorang pemimpin itu harus memenuhi beberapa syarat antara lain kualitas kepribadian, memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen.
“Pemimpin itu harus punya integritas. Harus pendiriannya kuat, harus punya konsistensi, jangan pagi ngomong apa, sore beda lagi. Lalu integritasnya harus teruji pernah di pemerintahan,” ujar mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara itu.
Ryaas Rasyid menekankan aspek integritas bagi seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan. Sebab, integritas merupakan suatu bentuk kepribadian yang kuat, tidak mudah berubah atau terombang-ambing dalam situasi krisis.
“Taat pada aturan dan menghayati nilai-nilai pertanggungjawaban sebagai pemimpin adalah salah satu manifestasi dari integritas,” tuturnya.
“Tidak melakukan perbuatan tercela, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya walau ada kesempatan melakukan hal itu adalah wujud dari integritas,” imbuhnya menambahkan.
Kemudian pada aspek kompetensi, lanjut Ryaas Rasyid, seorang pemimpin harus mampu memahami sesuatu masalah yang dihadapi.
