Prabowo Lantik Muliaman Hadad Jabat Kepala Danantara, Cikal Bakal Raksasa Superholding BUMN

Asri Hadi Ucapkan Selamat Bertugas. Asri Hadi mengenal Muliaman Hadad sebagai sahabat dekatnya di berbagai hal. "Saya dan Muliaman Hadad sama sama alumni Monash University Australia,beliau pernah jadi Deputi Gubernur BI, ketua OJK, Dubes RI untuk Swiss," ujar Asri Hadi.

Muliaman Hadad Jabat Sebagai Kepala Danantara

Jakarta, EDITOR.ID,- Presiden Prabowo Subianto telah melantik Muliaman Darmansyah Hadad Sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024) pagi. Pengangkatan Muliaman Hadad langsung mendapat ucapan selamat dari Ketua Dewan Redaksi EDITOR.ID Asri Hadi.

Muliaman telah dilantik menjadi penanggung jawab Danantara, lembaga yang dipersiapkan sebagai cikal bakal Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Asri Hadi mengucapkan selamat bertugas dan semoga amanah yang dipercayakan Presiden Prabowo Subianto dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan diberikan kelancaran.

“Selamat dan Sukses kepada Yang Mulia HE Muliaman Hadad sebagai Kepala Badan Investasi Daya Anagata Nusantara. Sukses Mengemban amanat negara,” ujar Asri Hadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10/2024)

Asri Hadi mengenal Muliaman Hadad sebagai sahabat dekatnya di berbagai hal. “Saya dan Muliaman Hadad sama sama alumni Monash University Australia,beliau pernah jadi Deputi Gubernur BI, ketua OJK, Dubes RI untuk Swiss,” ujar Asri Hadi.

Posisi yang dijabat Muliaman Hadad termasuk sangat strategis. Ia akan memimpin lembaga Danantara karena langsung berada di bawah kendali presiden. Lembaga ini dirancang untuk mengelola BUMN dengan merujuk pada konsep Khazanah Berhad yang diterapkan di Malaysia.

Keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara juga menjadi perhatian. Hal ini menandakan bahwa semua BUMN diharapkan dapat berintegrasi ke dalam Danantara dalam waktu dekat. Model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan.

Dengan langkah ini, Kementerian BUMN akan bertransformasi menjadi regulator yang lebih efisien, memungkinkan Kementerian BUMN untuk fokus pada tugas pengawasan dan pengaturan sektor publik yang lebih baik. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kinerja dan daya saing BUMN di tingkat nasional maupun internasional.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan Kartika Wirjoatmodjo buka suara mengenai kelanjutan rencana superholding BUMN. Pembentukan superholding terus dikaji bersama dengan para ahli agar BUMN menjadi satu entitas dengan pengelolaan yang profesional, besar, dan berskala internasional.

Di bawah pemerintahan yang baru, BUMN akan mengadopsi semua program dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mencontohkan swasembada pangan di mana BUMN akan menekankan pada peran badan usaha logistik (Bulog) hingga perusahaan pupuk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: