EDITOR.ID, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak ambil pusing merespon manuver Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) yang akan menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno. Bagi PKS hal tersebut wajar asal demi kepentingan dan keinginan publik.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku tak masalah dengan hak interpelasi itu, asal tujuannya demi kepentingan publik.
Untuk diketahui, Gerindra Sumbar menginisiasi hak interpelasi karena menganggap Irwan kerap keluar negeri tanpa membawa hasil apapun.
Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade menyebut kunker luar negeri Irwan Prayitno juga menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Untuk kepatutan dan kewajaran (seorang gubernur ke luar negeri) ukurannya memang relatif. Tapi moral bisa menjaga kita untuk selalu berhati-hati. Dan adanya inisiatif DPRD malah bagus,” kata Mardani, Jumat (13/12/2019) sebagaimana dilansir dari detikcom
Mardani menyebut hak interpelasi itu tak masalah asal demi kepentingan publik.
Menurutnya, kepala daerah adalah jabatan publik. “Biar publik tahu. Karena kepala daerah memang jabatan publik,” sebut Mardani.
Andre Rosiade sebelumnya memerintahkan anggotanya di DPRD untuk menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan. Interpelasi itu untuk menanyakan seringnya Irwan melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan dana APBD namun minim hasil.
“Nah muncul keresahan di tengah masyarakat Sumatera Barat melihat perilaku dan praktik bahwa hampir tiap bulan, hampir tiap bulan nih, Pak Gubernur ini pergi ke luar negeri. Bahkan dalam satu bulan ada yang dua kali perjalanan dinas ke luar negeri. Dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Andre Rosiade.
“Karena hasilnya tidak jelas. Katanya mencari dan menjaring investor dari luar negeri, tapi sampai sekarang nggak ada investornya yang bisa dibawa ke Sumatera Barat. Manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat,” imbuh Andre.
