Tak hanya itu, institusi politik ekstraktif, kata Anies, memberikan batasan dalam.partisipatif publik, mengendali dengan manfaat kekuatan politik yang dimiliki (abuse of power).
“Bahkan mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena negara dengan institusi politik yang memeras dan meningkatkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum,” kata dia di hadapan massa PKS.
Ia mengatakan institusi politik seperti itu tak akan menyebarkan atau membagikan kekuasaan dan membatasi kesempatan partisipasi terhadap orang yang memiliki perbedaan pikiran politik.
Anies bahkan nyeletuk agar kondisi institusi politik dan ekonomi ekstraktif tersebut tidak terjadi di Indonesia. “Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita,” katanya
Lalu Anies melempar tanya ke audien, ada atau tidak yang merasakan kondisi demikian di Indonesia. Pertanyaan mantan gubernur Jakarta itu pun disambut sorak sorai oleh audien. “Jangan sampai ada, karena itu tanda-tanda jauh dari kesuksesan,” ucapnya.
Anies Sebut Tekak Tekuk Hukum di Indonesia untuk Kepentingan Penguasa
Ia mengatakan negara dengan institusi politik memeras sering tidak mengindahkan etika, bahkan aturan hukum. Menurutnya, hukum sering ditekuk dan menguntungkan beberapa pihak saja.
Anies meyakini pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif bahkan membuat peraturan ditekuk sesuai kepentingan tertentu ketika diterapkan tebang pilih dan sering kali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan.
“Bahkan peraturan sering ditekak-tekuk, bisa diterapkan tebang pilih dan sering kali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan,” tuturnya.
Anies menyebutkan pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusif melayani akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk melaksanakan aspirasi tanpa sedikitpun ada rasa takut. Karena itu Anies menyoroti salah satu beleid yang sangat merugikan masyarakat. Dimana beleid tersebut merebut satu-satunya alat perjuang rakyat, yakni suara rakyat itu sendiri.
“Sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan, izinkan kata-kata rakyat bisa muncul di permukaan pada saat ini pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka,” katanya Anies.
Padahal, kata dia, soal pendapat dan suara rakyat sudah jelas diatur dalam konstitusi negara.”Justru pasal-pasal dalam undang-undang dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksklusif melarang konstitusi atas kebebasan berpendapat,” kata Anies Baswedan.
Pejabat rangkap market player
Mantan menteri pendidikan itu mengungkap ada pejabat yang membuat kebijakan merangkap pengusaha atau market player. Menurutnya, hal tersebut akan ada jika institusi politik bersifat inklusif.
