Machfud Arifin dianggap melakukan “kampanye†dengan cara mengumpulkan warga dan meminta fotocopy KTP. “KPU tidak perlulah memantau aktivitas-aktivitas semacam itu,
“Itu kan bukan tugas KPU, apalagi dalam konteks tersebut beliau (Machfud Arifin) belum diputuskan secara resmi sebagai calon Waikota, artinya KPU tidak perlu reaksioner ketika ada aktivitas semacam itu, karena secara tidak langsung sikap KPU seperti itu akan memberikan suatu penilaian tersendiri di masyarakat nantinya†ungkap Ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya.
“Kami berharap sekali bahwa Pilkada Surabaya di tahun 2020 ini benar-benar menjadi percontohan kepada Pilkada yang lain, maka dari itu kami sangat berharap kepada KPU Kota Surabaya agar benar-benar menjadi lembaga penyelenggara Pemilu yang netral, tidak gegabah dalam merespon atau menilai aktivitas warga negara yang belum tentu resmi ditetapkan sebagai calon Walikota†tutup Rosyidi.
