Sejak tahun 1998 menjadi dosen di IPDN, beberapa jabatan struktural diembannya antara lain sebagai Kepala Bagian Pengasuhan dan Kepala Pamong Keprajaan IPDN (2007-2008), Direktur IPDN Bukittinggi (2010-2015), Dekan Fakultas Politik Pemerintahan (2015-2018).
Kemudian Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan (2018-2020) dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (2020-2023) IPDN.
Berbagai penghargaan berhasil diraihnya. Antara lain, penghargaan sebagai dosen terbaik IPDN Tahun 2009.
Kemudian meraih Asean The Most Prestigius Businnes and Company Award, Kategori As The Best Government Education Of The Year (2006) serta penghargaan Kartika Asthabrata Madya (2022).
Saat ini di samping sebagai Dosen dan peneliti juga menjadi fasilitator pada berbagai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah, DPRD, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
Ia juga aktif melakukan dan pengkajian isu-isu administrasi, organisasi dan manajemen pemerintahan serta isu-isu geopolitik.
Ismail Nurdin juga aktif menulis buku dan artikel jurnal yang dipublikasikan baik di dalam negeri maupun luar negeri serta mengikuti seminar serta conference dalam dan luar negeri.
Sekjen Kemendagri Bangga IPDN Lahirkan Banyak Guru Besar
Sekjen Kemendagri Dr. H. Suhajar Diantoro., M.Si meyakini dengan dicapainya jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar, mereka dapat terus meningkatkan peran dan fungsi IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berperan penting dalam peradaban kehidupan bangsa.
Dengan dilaksanakannya pengukuhan guru besar ini, kata Suhajar, diharapkan dapat melahirkan guru besar yang mampu mendharmabaktikan ilmunya bagi kemajuan bangsa dan negara.
“Semoga ini juga berdampak pula kepada IPDN, dengan dukungan para guru besar ini diharapkan IPDN mampu menjadi think tank Kemendagri dalam menyikapi permasalahan yang ada dalam pemerintah pusat maupun daerah”, harap Sekjen Kemendagri.
Pihaknya juga berharap dengan bertambahnya guru besar di IPDN, kajian-kajian penelitian di IPDN mampu menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tingkat nasional dan daerah. (tim)
