EDITOR.ID, Bandung,- Anggota Komisi 1 DPR RI asal Fraksi NasDem, Muhammad Farhan secara tegas minta pemerintah diminta untuk tak boleh kalah oleh kartel minyak goreng dan harus berani mengambil sikap demi kepentingan rakyat.
Farhan menilai pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah kewalahan atasi kelangkaan minyak goreng hingga terjual dengan harga tinggi di pasaran dan memberatkan warga di tengah sulitnya ekonomi.
Ia pun menyoroti soal dana segar senilai Rp 6,9 triliun yang disiapkan untuk warga miskin di tanah air sebagai alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
Untuk diketahui, dana BLT ini direncanakan bakal dicairkan dalam waktu dekat dengan nominal Rp 300 ribu per orang untuk tiga bulan dan ditransfer sekaligus di awal pencairan.
Farhan mewanti-wanti agar BLT tersebut malah ditransfer kepada mereka yang berpenghasilan menengah.
Ditekankan Farhan, perlu ada kategori khusus daftar penerima BLT minyak goreng ini.
Karena, menurutnya, dampak kelangkaan minyak goreng dirasakan oleh mereka yang benar-benar kurang mampu.
Dana BLT untuk Minyak Goreng
Dana segar senilai Rp6,9 triliun disiapkan untuk warga miskin di tanah air sebagai alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
Untuk diketahui, Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah kewalahan atasi kelangkaan minyak goreng hingga terjual dengan harga tinggi di pasaran dan memberatkan warga ditengah sulitnya ekonomi.
Dana BLT ini direncanakan bakal dicairkan dalam waktu dekat dengan nominal Rp300 ribu per orang untuk toga bulan dan ditransfer sekaligus di awal pencairan.
?Jangan sampai, BLT ini ditranfer kepada mereka yang berpenghasilan menengah,? kata Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan.
Farhan menekankan, perlu ada kategori khusus daftar penerima BLT minyak goreng ini.
Karena, menurutnya, dampak kelangkaan minyak goreng dirasakan oleh mereka yang benar ? benar kurang mampu.
?BLT ini program bantuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk mengatasi kondisi kedaruratan tertentu, khususnya bagi masyarakat berpengasilan rendah,? tutur Farhan
Pemerintah dinilai harus lebih berani memberantas kelangkaan minyak goreng ini dengan signifikan mulai dari ketersediaan bahan baku hingga pasar.
Pasalnya, kelangkaan minyak goreng di tengah pandemi dipastikan semakin menyulitkan masyarakat kurang mampu.
?Kasus kelangkaan yang dilanjutkan dengan lonjakan harga minyak goreng belakangan ini, penyelesaiannya jelas bukan dengan cara membagikan BLT,? katanya.
Pemerintah, lanjut Farhan, harus mengubah tata kelola bahan baku minyak goreng.
