“Bangsa Melayu perlu merekam wajah-wajah itu,” kata warganet.
“Bicaranya para penjilat ya kaya gini… saling memuji diatas penderitaan masyarakat Rempang,” sindir seorang warganet.
“Memakmurkan tidak harus mengusir tetapi mengayomi mereka yang ada di sana boleh mendirikan rumah/pabrik/kantor tetapi jangan gusur dan ganggu mereka yang terlebih dahulu hidup di situ. Investasi datang dengan tujuan membantu ekonomi penduduk setempat yang masih kurang cukup jangan usik mereka,” sahut warganet lain.
“Isi kepalanya duit doank,” komentar warganet lain.
“Padahal view di sana bagus loh, daripada jadi pabrik. Industri mending jadi hutan lindung dah cakep,” ungkap warganet pada kolom komentar pada akun media sosial X, @Humairah_922.
Bentrokan Aparat Vs Warga, Tolak Relokasi Lahan Pulau Rempang
Sebelumnya warga Pulau Rempang, Batam menggelar aksi unjuk rasa, menolak adanya rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Unjuk rasa ini berujung ricuh.
Kericuhan yang terjadi pada Senin (11/9/2023) ini terjadi karena warga menolak untuk direlokasi hingga menyebabkan bentrok dengan aparat.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang tersebut. Jokowi menyebutkan bahwa telah dilakukannya kesepakatan bahwa warga yang direlokasi akan mendapatkan lahan dan bangunan. Namun kericuhan yang terjadi ini disebabkan karena komunikasi yang kurang baik.
“Ya itu komunikasi yang kurang baik,saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” ungkap Presiden Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9/2023).
Selain itu, ia mengatakan sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga. Namun, kesepakatan itu tidak disampaikan dengan baik.
“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” jelas Jokowi.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Presiden Jokowi mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dan mengunjungi lokasi kawasan Rempang Eco City.
BP Batam Iming-Imingi Warga Tanah 500 meter, Rumah dan Biaya Hidup Jika Mau Direlokasi
BP Batam menjanjikan sejumlah keuntungan sebagai ganti rugi, mulai dari tanah, rumah hingga biaya hidup untuk warga yang bersedia direlokasi dari Pulau Rempang.
BP Batam mengklaim telah menyediakan lahan hingga ratusan hektare untuk masyarakat Rempang yang terdampak proyek Rempang Eco City.
Lahan seluas 471 hektare itu digunakan untuk permukiman baru yang khusus dibangun bagi masyarakat Rempang yang terdampak penggusuran.
