Michael menegaskan PSI akan terus mengawal gelaran ajang balap Formula E. Dia menyebut Formula E harus dipastikan siap digelar sebaik mungkin karena mewakili wajah Indonesia.
“Acara yang tinggal kurang dari 6 minggu ini harus dikawal. PSI tetap pada komitmen mengawal dan memberikan kritik dan masukan agar setiap program itu bisa dipertanggungjawabkan. Itulah esensi demokrasi, dan dalam sistem demokrasi ini PSI di Jakarta menjalankan peran sebagai partai oposisi yang kritis dan bertanggung jawab,” ujarnya.
“Dengan kata lain, di waktu sisa persiapan ini, kita harus pastikan acara ini akan siap dan sebaik mungkin mewakili wajah Indonesia sebagai ajang internasional. Itu pesan Presiden Jokowi, dan itu sikap PSI Jakarta juga,” lanjutnya.
Lebih lanjut Michael menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk pembangunan Jakarta. Dia berharap Anis mampu menjawab ekspektasi Jokowi.
“Kami juga berterima kasih atas atensi Pak Jokowi terhadap perkembangan di Jakarta. Kami harap Pemprov DKI dan Pak Anies dapat menjawab ekspektasi Presiden tersebut. PSI tentunya akan tetap kritis mengawal karena memang itu peran, tugas, dan amanah kami di Jakarta,” imbuhnya.
PDIP Tak Menolak Formula E Tapi Anggarannya Harus Transparan
Lantas apa pandangan PDIP yang selama ini rajin mengkritisi kebijakan Formula E yang selama ini dinilai menghamburkan uang rakyat? F-PDIP DPRD DKI menilai kunjungan Jokowi itu untuk memastikan Formula E Jakarta benar-benar siap.
“Pak Jokowi ingin memastikan apakah gelaran Formula E betul-betul sudah siap. Karena Pak Jokowi punya pengalaman menyelenggarakan MotoGP Mandalika yang dikategorikan sukses. Tapi suksesnya Mandalika kan persiapannya bertahun-tahun, ini dalam hitungan bulan apakah benar-benar siap? Jangan sampai nanti kita gelar event olah raga internasional kemudian kita tak siap yang akhirnya membuat penyelenggaraan tak maksimal,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, kepada wartawan, Selasa (26/4/2022).
Gembong mengatakan Fraksi PDIP tak menolak gelaran Formula E. Namun PDIP mendorong adanya transparansi penggunaan anggaran ajang Formula E.
“Jadi dua hal berbeda. Jangan dianggap kita interpelasi kita tak mendukung, bukan itu. Kita interpelasi itu menanyakan pada Gubernur terhadap kebijakan Formula E, tujuannya kaitan transparansi anggaran, kedua rekomendasi BPK, salah satunya meminta Pemprov menggaet pihak ketiga dalam penyelenggaraan Formula E. Tidak boleh semua menggunakan dana APBD. intinya itu,” imbuh Gembong.
