EDITOR.ID, Surabaya,- KPU Jatim diberi kepercayaan menjadi pilot project atas Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
Dengan tanggung jawab tersebut, KPU Jatim memulai langkah dengan mengikuti Rapat Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Kamis (27/1) siang.
Nanang Priyatna selaku Inspektur Utama KPU RI menyampaikan agenda kali ini untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI di lingkungan KPU RI.
Ia menuturkan sejak tahun 2020 sampai 2021, unit-unit kerja yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait pembangunan ZI WBK/ WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) belum ada yang disetujui. Maka dari itu perlu melakukan adanya evaluasi terkait hal tersebut.
Selain itu, Adiwijaya Bhakti selaku Inspektur Wilayah II KPU RU mengatakan jika ZI merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi di unit kerja.
?Pembangunan ZI dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja di lingkungan instansi pemerintah untuk menuju WBK dan WBBM,? tutur Adiwijaya melansir dari laman resmi KPU Jatim.
Ia juga menambahkan, bila pembangunan ZI WBK dan WBBM menjadi penting karena untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang efektif dan efisien, dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
?Dengan demikian tidak ada lagi pemerintahan yang belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah, pemerintahan belum efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang masih buruk,? ungkapnya.
Ikut menyampaikan pendapat, Nanik Karsini selaku Sekretaris KPU pun mengatakan komponen pengungkit yang memiliki nilai pembobotan paling tinggi adalah penataan sistem manajemen SDM.
Ia memohon kedepannya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM ditambahkan, agar dapat memberikan dukungan dalam pembangunan ZI di unit kerja.
Perlu diketahui terdapat 11 KPU Provinsi yang diberi tanggung jawab sebagai pilot project Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU RI, yakni Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (Gal)
