EDITOR.ID, Boyolali, Jawa Tengah,- Untuk meredam penyebaran paham radikalisme yang sangat massif di masyarakat, Pengasuh Pondok Pesantren Dawar, Boyolali, Jawa Tengah KH Ahmad Khairi menyerukan agar aparat keamanan Polri dan TNI bisa menggandeng para ulama. Peran para tokoh ini agama akan mengeliminir ajaran yang telah melenceng.
Kiai yang dikenal sejuk dalam berdakwah ini mengungkapkan bahwa paham radikalisme dan pola pikir terorisme adalah satu wabah yang menjadi musuh bersama.
“Maka harapan saya aparat Polri dan TNI harus bergandengan tangan, melibatkan para ulama untuk memerangi paham tersebut. Dengan seluruh kekuatan masyarakat sosial yang ada dalam rangka untuk menanggulangi menyebarkan paham radikal, minimal mereka pergerakannya harus dibatasi,” ujar Kiai Ahmad Khairi kepada wartawan di Pondok Pesantren Dawar Boyolali, Jawa Tengah, belum lama ini.
“Paham radikalisme di Indonesia tidak terlepas dari kepentingan asing yang menginginkan Indonesia hancur dan terus terjadi perang saudara, saya mensinyalir asing ikut bermain, mereka memanfaatkan perpecahan akibat momentum situasi Pilpres kemarin,” tambah alumni Pondok Pesantren Jombang ini.
Di Wilayah Kabupaten Boyolali, lanjut Kiai Ahmad, ajaran radikal ini secara diam-diam sudah menyusup secara massif. Berdasarkan penelusuran Kiai Ahmad, penyebarannya ada di daerah Kecamatan Kemusu kemudian Kecamatan Juwangi.
“Ini rentan sekali, mungkin bapaknya Pancasila namun anaknya kuliah di Yogya atau Solo terjerumus rayuan paham radikalisme, maka ketika si anak pulang ke rumah, ia sudah tidak Pancasila, anaknya jadi berubah,” katanya.
Kiai Ahmad menjamin kalangan santri Nahdlatul Ulama sudah mampu membentengi diri dari paham radikal karena oleh para pengasuhnya diberikan pemahaman secara utuh soal agama dan NKRI. “Kalau pesantren yang berada dibawah Nahdlatul Ulama, semua nggak ada yang sepakat hal itu (paham radikal,red). Ancaman ini harus kita perangi bersama,” kata Kiai Ahmad.
Yang membuat tokoh ulama ini prihatin, penyebaran paham radikal juga sudah merasuki kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ASN. “Yang lebih ngerinya, orang-orang ASN yang sudah kerasukan paham radikal, Makan uang negara tapi dia tidak mau hormat dengan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Kiai Ahmad berharap pemerintah bisa bersikap tegas.
“Jadi HTI itu bagian dari support ideologi radikalisme, rohnya itu HTI. Dan sudah saya katakan aqidahnya HTI itu bukan ahlul sunnah wal jamaah. Dia bukan kafir, orangnya bisa baca Kitab, tapi menyesatkan orang,” tegas Kiai Ahmad.
