EDITOR.ID, Jakarta,- Faldo Maldini dan empat politisi milenial dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution dan Cakra Yudi Putra mengajukan judicial review terhadap pasal yang mengatur syarat batas usia menjadi calon kepala daerah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada.
Dalam permohonannya, Tsamara dan Faldo memohon Mahkamah menghilangkan Pasal 7 Ayat (2) huruf e yang mengatur tentang batas usia seseorang dapat mencalonkan diri sebagai gubernur, wali kota, dan bupati.
Hanya saja, kelemahan materi yang diajukan dalam gugatan ini, ternyata tidak disertai usulan batas usia untuk maju sebagai kepala daerah sehingga menimbulkan pertanyaan dari Hakim Konstitusi.
Dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempertanyakan apabila permohonan dikabulkan, Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka persyaratan usia menjadi hilang.
“Kalau ini katakanlah dikabulkan, jadi hilang syarat usia itu. Apakah memang begitu yang saudara maksud?” tanya Hakim I Dewa Gede Palguna saat persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).
Menurut Mahkamah, jika pasal itu dihilangkan, tidak ada lagi aturan tentang batas usia minimal calon kepala daerah. Akibatnya, anak usia balita sekalipun bisa mencalonkan diri.
“Kalau di sini petitumnya mau mencoret syarat umur itu, maka tadi muncullah pertanyaan dari Yang Mulia Prof Saldi (Saldi Isra, Hakim MK) kalau begitu lima tahun juga boleh dong, bahkan bayi dalam kandungan nanti boleh juga jadi calon. Itu bagaimana ceritanya karena dia juga sudah diakui sebagai subyek hukum,” ucap dia.
Palguna meminta pemohon untuk memperhatikan ulang logika-logika permintaan seperti itu. Sebab, hal itu tak kalah penting sebagai satu kesatuan permohonan.
Palguna lantas meminta pemohon untuk memperbaiki permintaan (petitum) yang mereka ajukan dalam berkas permohonan uji materi. “Kalau begitu ya jangan begitu rumusan ininya (petitumnya), kan itu mesti diperbaiki,” kata dia.
“Kalau petitum ini katakanlah dikabulkan, jadi hilang syarat usia itu. Apakah memang begitu yang Saudara maksud?” kata hakim Palguna.
Palguna menuturkan, dalam permohonan, para politisi muda itu tidak merinci usia dewasa sehingga memunculkan pertanyaan syarat usia untuk menjadi calon kepala daerah itu berapa?
“Bayi dalam kandungan nanti boleh juga jadi calon, itu gimana ceritanya karena dia juga sudah diakui sebagai subjek hukum. Logika seperti itu mestinya adalah menjadi perhatian penting,” ujar hakim Palguna.
