Namun, nama Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu tidak disebutkan dalam acara Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (cakada) Gelombang Tiga di Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP), Menteng, Jakarta, Senin (26/8).
Ujang menjelaskan apabila Partai Ummat dan Partai Buruh mengusung Anies maju di Pilkada Jakarta, mereka tidak memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sekitar 7,5 persen.
“Jadi, Anies kelihatannya ditinggalkan, tidak dapat partai, ya itulah konsekuensi dari tokoh yang bukan partai,” ujarnya.
Dia menilai ihwal tersebut merupakan konsekuensi dari tokoh nonpartai yang dapat ditinggalkan oleh partai politik sewaktu-waktu.
“Saya sih melihatnya hal yang umum saja, hal yang biasa saja ketika partai politik mengutamakan kadernya,” jelas Ujang.
Selain itu, dirinya mengungkapkan ada kekhawatiran Anies tidak akan loyal pada partai politik pengusungnya bila tidak menjadi kader.
“Tentu banyak pertimbangan yang dibuat oleh partai-partai itu, sehingga meninggalkan Anies,” pungkasnya.
Sebagai informasi, PKS, PKB dan Partai NasDem resmi meninggalkan Anies Baswedan dan mengusung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
Pada Minggu (19/8), PKS dan PKB bersama Nasdem dan sembilan partai politik (parpol) lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. (tim)
