“Industri pers itu dalam pengeluarannya sama dengan industri lain. Dia butuh belanja mulai dari energi yang dipakai, kertas, biaya kantor dan Gudang, sampai biaya riset dan inovasi. Sialnya, industri media tidak bisa bekerja serta merta hanya untuk mencari untung seperti industri komersil lainnya. Dari situlah panggilan tanggung jawab pemerintah karena pers merupakan bagian dari pilar demokrasi,†ungkapnya.
Ali menambahkan, robohnya industri media akan menjadi bahaya bagi Indonesia. “Pemerintah sudah tepat menciptakan situasi dimana demand terhadap industri media tetap bertahan dan membesar dengan kampanye anti hoax dan penyesatan informasi. Perlu juga dongan dari sisi suplai, belanja media dari institusi pemerintah juga harus di dorong. Toh juga banyak kebijakan dan rencana strategis pemerintah yang perlu disosialisasikan,†pungkasnya.(jbr2)
