“Selain koordinasi, Mayor Dedi Hasibuan juga mengaku silaturahmi untuk membantu penegakan hukum meskipun kunjungan itu lebih menyerupai intervensi kinerja penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polrestabes Medan,” ujar Hendardi melalui keterangan tertulis.
Hendardi menilai cara tersebut akan mendorong normalisasi intimidasi penegakan hukum di banyak sektor.
Dalam hal ini ia menyinggung peristiwa sebelumnya saat Puspom Mabes TNI berkunjung ke KPK setelah Kabasarnas RI periode 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto diumumkan sebagai tersangka.
“Pola penyelesaian semacam ini sudah berulang dalam beberapa kasus dengan konstruksi yang sama seperti di Kupang (19/4/2023) dan Jeneponto (27/4/2023). Semuanya berakhir dengan pernyataan bersama antara perwakilan institusi TNI dan Polri,” tutur Hendardi.
“Sinergi dan soliditas artifisial ini lah yang membuat kasus serupa berulang dan tidak pernah diselesaikan dalam kerangka relasi sipil-militer yang sehat dalam negara demokratis dan kepatuhan asas kesamaan di muka hukum dalam kerangka negara hukum,” sambungnya.
Ia memandang supremasi TNI dengan keistimewaan peradilan militer merupakan salah satu penyebab permanen normalisasi intervensi penegakan hukum terus terjadi.
Meskipun orang yang bermasalah dengan hukum bukan anggota TNI, tutur Hendardi, tetapi menunjuk TNI sebagai penasihat hukum mengakibatkan intervensi penegakan hukum di Polrestabes Medan bisa terjadi.
Di sisi lain, peningkatan profesionalitas dan integritas para penegak hukum juga menuntut perbaikan terus menerus.
Ia meminta Kodam I/Bukit Barisan untuk memeriksa dan memastikan peristiwa serupa tidak berulang.
“Dugaan pelanggaran disiplin prajurit harus diberi sanksi setimpal. Sementara institusi Polri penting melakukan investigasi duduk perkara yang memicu normalisasi intimidasi penegakan hukum ini,” tegasnya.
Sementara dalam jangka panjang, menurut Hendardi, pekerjaan rumah saat ini adalah membangun relasi sipil-militer yang sehat khususnya oleh Presiden RI dan DPR RI sebagai institusi pembentuk hukum untuk terus melanjutkan reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum dalam desain ketatanegaraan demokratis dan konstitusional.
Penjelasan Kapuspen TNI
Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan saat ini kasus tersebut masih didalami Kodam I/Bukti Barisan (Kodam I/BB). Dia menyebutkan permasalahan yang ada akan diselesaikan Kodam I/BB.
“Masih didalami Kodam I BB. Masalah kewilayahan agar selesaikan sesuai ranahnya,” kata Julius saat dihubungi, Minggu (6/8/2023).
Kodam Bukit Barisan Buka Suara Soal Puluhan TNI Datangi Mapolres Medan
Kodam Bukit Barisan pun sudah angkat bicara. Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Riko Siagian membenarkan salah satu anggota TNI yang mendatangi Satreskrim Polrestabes Medan, yakni Mayor Dedi Hasibuan.
