Digawangi Luhut dan Meutya Hafidz, Ketum AMDI Dukung Digitalisasi Pemerintahan Prabowo

Profil Luhut Binsar Pandjaitan, pengemban dua jabatan dari Prabowo. Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan merupakan jabatan kedua yang diemban Luhut dalam Kabinet Merah Putih setelah Prabowo melantik Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional

Penasehat Presiden Prabowo Subianto Bidang Digitalisasi Luhut Binsar Panjaitan (Kiri) dan SS Budi Rahardjo Ketua Umum Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI)

“Saya berharap dalam membangun bangsa ini menuju ke era digital Pak Luhut dan Ibu Meutya bisa melibatkan para kreator, pelaku digital, para talenta IT, pelaku usaha digital dan media digital untuk berkolaborasi, bekerjasama membangun pertahanan digital agar tidak mudah dimasuki kekuatan digital asing, sehingga kita memiliki ketahanan nasional yang kuat,” paparnya.

Dalam 2 hari perdana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Luhut Binsar Pandjaitan berturut-turut ditunjuk untuk memegang dua jabatan fungsional sebagai penasihat Kepala Negara.

Pada Senin (21/10/2024), Luhut secara mengejutkan dilantik sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional; setelah beberapa hari sebelumnya berpamitan dan mengisyaratkan akan menarik diri dari jabatan karier di pemerintahan. Berlanjut pada hari Selasa (22/10/2024), kejutan berlanjut ketika Presiden Prabowo Subianto kembali menambah jabatan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Posisi ini semakin memperkuat rekam jejak karier Luhut dalam pemerintahan, setelah sebelumnya dia juga dipercaya menjabat menteri oleh dua presiden yang berbeda.

Profil Luhut Panjaitan, Perannya di Tiga Presiden

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur, putra kelahiran Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947 itu dipercaya menjadi Menteri Perdagangan dan Industri pada 2000-2001.

Sebelum jadi menteri, Luhut merupakan Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999-2000 setelah ditunjuk oleh Presiden B.J. Habibie pada awal era Reformasi.

Setelah lama tak berkiprah di pemerintahan, Luhut kembali dipercaya menjabat sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Luhut awalnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan selama hampir setahun.

Namun pada Agustus 2015, Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada Juli 2016, jenderal purnawirawan itu diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Kemudian, dalam Kabinet Indonesia Maju tahun 2019, ia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga akhir masa tugas kabinet tersebut.

Sebagai Menko Marves, Luhut memiliki peran strategis di bidang kemaritiman, lingkungan, serta infrastruktur tol, kereta cepat, pengembangan industri baterai untuk kendaraan listrik, hingga aktif menjadi penghubung pemerintah dengan investor asing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: