Dunia politik mungkin hal baru bagi Edi Winarto. Namun, bagi mantan penyiar TV dan jurnalis ini, keputusannya untuk menapaki dunia politik dilatari niat mulia. Cita-cita Edi Winarto sederhana. Praktisi media digital dan radio ini hanya memimpikan suatu saat negara harus menanggung semua biaya perawatan kesehatan rakyatnya. Bahasa sederhananya, negara menanggung rumah sakit gratis untuk rakyat.
“Jika ada rakyat menderita sakit dan tak mampu menanggung biaya, pemerintah harus hadir dan menanggung perawatan rakyatnya, apalagi jika harus menjalani operasi di rumah sakit. Karena biaya rumah sakit saat ini menjadi biaya yang sulit dijangkau rakyat,” ujar Edi Winarto ketika diwawancara Rabu (17/8/2018).
Caranya? Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian anggaran APBD nya untuk membantu rakyat yang tidak mampu membiayai perawatan rumah sakit. “Sehingga ketika orang itu ditolak rumah sakit karena ia tidak memiliki biaya operasi atau biaya berobat, pemerintah turun tangan menjamin biaya pasien tersebut yang dirawat di rumah sakit swasta, sehingga nyawanya terselamatkan,” kata lulusan Program Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta ini.
Jika dipercaya menjadi wakil rakyat oleh warga, Edi berjanji akan mendorong sebagian anggaran negara atau anggaran Pemda di APBD, sebagian dialokasikan untuk memenuhi layanan kesehatan rumah sakit gratis bagi warga masyarakat.
Awalnya, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Interstudi ini tak menyangka ia akan bisa masuk ke dunia politik. Mengingat banyak yang mengatakan politik itu mahal dan seringkali jika ingin terjun ke politik dan dicalonkan partai politik harus memberikan upeti atau mahar.
Namun pandangan tersebut bisa terbantahkan setelah kelahiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Partai yang dikenal masyarakat luas sebagai partainya anak muda dan milenial itu mampu membuka dan mewujudkan niat Edi Winarto untuk terjun ke politik.
PSI akhirnya memberi kesempatan kepada pria kelahiran Surabaya 48 tahun silam itu untuk ikut bertarung di Pemilihan Legislatif 2019. Setelah sebelumnya Edi Winarto diwajibkan mengikuti seleksi fit and proper tes internal PSI dihadapan penguji terkait integritas dan kompetensinya.
“Saya sangat berterima kasih dan sangat apresiasi kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai ini mampu memberikan ruang pada kami untuk ikut mengabdi memperjuangkan rakyat,” kata pria yang pernah mengenyam pendidikan khusus profesi Advokat di Universitas Indonesia (UI) dan Pendidikan Audit Hukum di Jimly School of Law and Government itu.
Edi Winarto terdaftar sebagai caleg dari Partai Solidaritas Indonesia untuk DPRD Kota Tangerang Selatan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kecamatan Pamulang.
Mantan produser sebuah televisi nasional ini juga mengaku dirinya termotivasi maju menjadi calon legislatif juga merupakan wasiat almarhum ayahandanya yang pernah terjun ke politik sebagai calon wakil rakyat dari Partai Golkar di Yogyakarta.
“Almarhum ayah saya pernah meminta kepada saya agar saya terjun ke politik, beliau ingin saya bisa meneruskan perjuangan beliau yang juga pernah terjun ke politik,” kata Edi Winarto yang pernah lebih dari 2 tahun berprofesi sebagai penyiar TV di sejumlah program Swara TV, televisi yang menyiarkan program DPR RI.
Dalam menapaki dunia politik ini Edi Winarto memilih bersikap Ikhtiar dan Istiqomah saja, Namun pemilik sebuah stasiun televisi di Semarang Jawa Tengah, Cakra Semarang TV ini mengaku siap dipilih rakyat karena ia adalah seorang yang pekerja keras dan bertanggungjawab.
Edi Winarto berjanji jika terpilih ingin membuat perubahan di sistem dan tatanan pemerintahan melalui dorongan legislatif. Dua hal yang ingin ia benahi yakni sistem birokrasi yang selama ini dikenal sering menjadi ladang korupsi dan keberpihakan pembangunan untuk rakyat.
Cita-cita Edi Winarto bisa masuk ke DPRD Kota Tangerang Selatan, dengan niat dan tekad dirinya ingin mendorong politik anggaran atau kebijakan pengalokasian anggaran 60 persen untuk rakyat baru sisanya 40 persen belanja daerah.
“60 persen anggaran itu dipakai untuk menyediakan fasilitas infrastruktur masyarakat kota yang memadai dan modern seperti ruang terbuka hijau, ruang bermain, jalanan yang mulus dan trotoar yang nyaman bagi warga, kemudian pemerintah juga harus memberikan layanan rumah sakit gratis dan sekolah gratis, itu saja sudah memberikan manfaat besar bagi warga,” kata mantan Staf Khusus Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono ini.
Edi Winarto juga ingin menurunkan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja dengan sistem padat karya untuk layanan penataan, perawatan dan kebersihan kota. Pegawai fungsional untuk layanan kota inilah yang direkrut dari warga masyarakat setempat. Sementara anggarannya dialokasikan dari APBD.
“Jadi pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk membayar pegawai non PNS yang fungsional seperti petugas kebersihan, petugas paramedis atau kesehatan, petugas layanan warga bidang infrastruktur, sehingga pemerintah bisa menjadi agen pelayanan bagi warga masyarakat,” katanya. (tim)
