Jakarta, EDITOR.ID,- Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi didesak ribuan orang agar meletakkan jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi Arie dinilai tak kompeten dan tidak mampu memimpin dan mengelola kementrian yang menangani Teknologi Informasi dan Digital itu.
Tuntutan mundur ini kian kencang imbas dari kasus pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) 2 hingga lumpuh oleh hacker belum lama ini. Kementrian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tak berdaya menghadapi serangan Ransomware tersebut. Kedua lembaga pemerintah itu bahkan saling melempar tanggung jawab.
Menurut mereka, Kominfo dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) harus bertanggung jawab dalam mengamankan sistem atas serangan Ransomware pada PDNS saat ini.
Kasus peretasan dana negara itu membuat Budi Arie semakin menjadi sorotan publik. Tuntutan mundur pun diserukan melalui laman change.org yang digagas oleh SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network). Petisi yang menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur telah mendapatkan dukungan lebih dari 7.000 tanda tangan.
Disamping itu, mereka juga mendesak Kominfo dan BSSN untuk melakukan audit terhadap keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam keamanan siber negara.
“Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!,” ungkap mereka.
Hal tersebut terpantau pada laman change.org yang mempublikasikan petisi ini dan tersebar di media sosial. Beberapa warganet terpantau membagikan petisi ini yang dapat diakses melalui laman change.org tersebut.
Munculnya petisi ini diketahui dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang diklaim memiliki alasan penting atas latar belakang serangan siber yang terjadi. SAFEnet menyoroti kebocoran data pribadi yang terjadi saat ini telah menjangkiti sejumlah lembaga pemerintah selama dua tahun terakhir.
Berdasarkan laporannya, telah terjadi sebanyak 113 kali kebocoran data pribadi, dengan 36 kali terjadi pada 2022 dan 77 kali terjadi pada 2023.
Meskipun jumlah tersebut terbilang cukup tinggi, namun masih lebih sedikit dibandingkan dengan temuan Surfshak. Lembaga keamanan siber tersebut telah menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya dalam satu tahun 2023.
Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-13 secara global sebagai negara dengan jumlah kebocoran data terbanyak.
Sedangkan serangan Ransomware ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data dan sistem informasi negara.
