EDITOR.ID ? Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jakarta umumkan akan melakukan aksi unjuk rasa turun kejalan dalam momentum Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi- Maruf Amin. Pasalnya dalam momentum tahunan ini momentum yang tepat untuk menanggih janji Presiden dari Tax Amensty sampai Kereta Api Cepat tanpa APBN.
Ricci Ricardo Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Jakarta mengatakan, kami jelas akan terlibat dalam momentum evaluasi dua Tahun kepemimpinan Presiden Jokowi- Maruf Amin. Sebab menurutnya ada banyak janji- janji presiden dan persoalan bangsa ini harus disikapi dengan serius.
?Segenap mahasiswa Universitas Jakarta akan merespon gerakan evaluasi dua tahun kepemimpinan jokowi untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan istana, hal itu tentu berangkat daripada kesadaran bahwa masih banyak persoalan-persoalan dan janji presiden Jokowi yang masih jauh api dari panggang?,- Ungap Ricci dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10/2021)
Ricci menjelaskan, Kami mencatat beberapa poin selain gagalnya Presiden Jokowi dalam Tax Amensty dan KA Cepat tanpa APBN . diantaranya, pertama Pemerintah Jokowi dianggap gagal dalam menjalankan amanat UU sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33, dan UU No 12 Tahun 1948 yang menjadi dasar hukum masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Kedua. Selama dua tahun kepememimpinan Jokowi-Maruf pemerintah juga gagal menjaga swasembada pangan di negeri agraris berdasarkan Peraturan Menteri No 01 Tahun 2018 terkait Impor dan Ekspor beras. Ketiga, berdasarkan catatan kami, kami mendesak pemerintah untuk menutup keran bagi tenaga kerja asing dalam sektor buruh kasar. Karena diangap menghianati rakyat indonesia.
Lanjut Ricci, kami juga mendesak pemerintah untuk membatalkan amandemen UUD 1945, karena hal itu tidak lebih urgensi daripada UU Cipta Kerja.
?Berdasarkan lebih dari lima poin tersebut, kami tentu akan melakukan aksi besar-besar pada kesempatan evaluasi kepemimpinan Presiden Jokowi-Maruf Amin?,- tegas Ricci Ricardo
