Sah, Indonesia Kembali Jadi Anggota Dewan Keamanan PBBFoto: Indonesia Resmi Menjadi Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, periode 2019-2020 (dok. PTRI New York – Kemenlu)
EDITOR.ID,Jakarta,- Indonesia kembali meraih kebanggaan di level dunia setelah resmi menancapkan sang Merah Putih di markas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS). Indonesia resmi menjadi anggota DK PBB untuk periode 2019-2020, Rabu (2/1/2019).
Indonesia anggota DK PBB bersama 14 negara lainnya (AS, Inggris, Perancis, Rusia, RRT, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika) akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya di dalam Piagam PBB.
Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani dikutip dari rilis pers Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York menyebutkan besarnya dukungan negara di dunia memilih Indonesia sebagai anggota DK PBB merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia
Apa kunci sukses dan rahasia hingga Indonesia bisa kembali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB?
Presiden Joko Widodo menyebut empat alasan kenapa Indonesia berhasil memenangkan voting dalam perebutan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, akhir pekan lalu.
Dalam konferensi pers, Selasa (12/6/2018), Presiden mengemukakan pencapaian tersebut secara umum adalah buah kerja keras dari para diplomat Indonesia juga lobi-lobi di level tingkat tinggi.
“Dengan negara-negara sahabat kita selalu mengangkat isu pencalonan Indonesia di DK PBB ini dan kita selalu meminta dukungan dari negara-negara sahabat,” kata Jokowi di Istana Bogor.
“Kampanye indonesia ini dilakukan dari jangka panjang, dilakukan secara bersih, tidak menghamburkan-hamburkan uang dan juga lebih mengedepankan rekam jejak dan visi indonesia Untuk DK PBB.”
Jokowi menyampaikan empat alasan keberhasilan Indonesia masuk menjadi anggota dari badan inti PBB itu, yakni:
1. Kondisi dalam negeri indonesia yang demokratis stabil dan damai. Kondisi dalam negeri indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam pemenangan ini.
2. Rekam jejak dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam turut menjaga perdamaian dunia.
3. Independensi dan netralitas politik luar negeri indonesia.
4. Peran indonesia dalam menjembatani perbedaan yang ada, termasuk negara-negara yang sedang dilanda konflik.
Selain memaparkan mengenai faktor-faktor yang menurutnya membuat Indonesia mengungguli Maladewa itu, Presiden meginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk megerjakan empat prioritas.
Petama, memperkuat memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai. Kedua, Indonesia akan memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan dk PBB.
Ketiga, Indonesia berharap bisa meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas termasuk di dalamnya adalah terorisme. Terakhir, Indonesia akan mensinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyatakan juga memberikan arahan khusus kepada Menlu Retno. Jokowi mengatakan Indonesia harus memberikan prioritas terhadap isu Palestina dalam DK PBB.
“Saya juga meminta menlu dalam 6 bulan ke depan agar mempersiapkan secara baik untuk Indonesia duduk di DK PBB dimulai 1 januari 2019 yang akan datang. Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik.”
Sebelumnya, Indonesia pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yaitu di periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Pemilihan dilakukan pada Juni 2018 dan Indonesia berhasil memperoleh dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.
Sejak 1 Januari 2019, Duta Besar Dian Triansyah Djani selaku Wakil Tetap RI di PBB juga telah diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massal, Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267, di samping itu akan mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988. Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.
Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar untuk Misi Keamanan PBB di antara ke-15 anggota DK PBB selama kurun waktu 2019 – 2020. Ini menunjukkan Indonesia akan memberi perhatian pada peningkatan efisiensi dan efektifitas misi perdamaian PBB (UN Peace Keeping Operations), di samping isu global lainnya.
Tidak hanya Indonesia, negara anggota PBB lain yang juga memulai masa keanggotaannya di DK PBB pada periode yang sama adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, Jerman. Negara-negara tersebut akan menggantikan negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang berakhir masa jabatannya sejak 31 Desember 2018, yaitu: Kazakhstan, Bolivia, Ethiopia, Belanda, dan Swedia. (tim)
