EDITOR.ID,Bandung – Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu menyuarakan aspirasi nya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat belum lama ini.
Hal ini terkait dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh anggotanya, Irpan Haeroni bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar, Hermansyah menerima perwakilan dari nelayan.
Dirinya mengatakan jika pembangunan Pelabuhan Patimban ini memakan proses pengkajian dan pembangunan yang cukup lama.
“Ini merupakan pembangunan pelabuhan yang cukup lama kajiannya, sehingga masalah pasti muncul seperti kompensasi,” paparnya Jumat 12 November.
Irpan menambahkan,pihaknya akan menindaklanjutinya dengan merencanakan untuk meninjau langsung dengan pihak-pihak terkait.
“Keluhan ini pernah ada, ini terhalangi kenapa tidak mendapatkan kompensasi,” jelas Irpan.
Irpan mengaku akan melakukan protes ke DPR RI.
“Ini jelas kami juga protes. Kami tindak lanjuti, Komisi II dan pa kadis serta DPR pusat yaitu Komisi 4 untuk melihat kesana,” ujarnya.
Dari peninjauan langsung tersebut, pihaknya dapat mengetahui apakah dapat diperbaiki.
“Jadi ini kan aturan aturan mengenai Pelabuhan Patimban turun langsung dari Pemerintah Pusat. Jika betul ini di area tangkap nelayan, bisakah ini diperbaiki, karena rekomendasi nya dari sana (Pemerintah Pusat),” paparnya.
Menanggapi soal bantuan bagi nelayan yang turun dari pemerintah pusat namun tidak tepat sasaran, Irpan menilai nelayan sekarang harus memenuhi syarat administrasi seperti kartu nelayan karena itu aturan baru dari pemerintah pusat.
“Kami juga seringkali protes, sering sekali bantuan ini yang menerima bukan nelayan, sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah, nelayan harus melengkapi admistrasi nya seperti kartu nelayan,” ucapnya
(Advertorial Adikarya Parlemen DPRD Jabar)
