EDITOR.ID ? Surabaya, Forum Mahasiswa Nusa Tenggara Timur (FMNTT) Surabaya mengecam keras atas tindakan pengusiran paksa aparat polisi terhadap masyarakat adat di Desa Redubutowe, Asesa Selatan, Nagekeo, NTT.
Hendrik Lunggi Ketua Bidang Politik Dan Kebijakan Publik FMNTT Surabaya, mengatakan jika pengusiran itu akibat dari pembangunan Waduk Lambo yang menurut masyarakat adat setempat bisa merusak lingkungan dan menghilangkan mata pencarian warga.
Hendrik yang merupakan sapaan akrabnya, mengungkapkan jika pemerintah selaku pembuat kebijakan harus mempertimbangkan banyak aspek pembangunan yang ada di daerah.
Pembangunan, menurut Hendrik, harus meminimalisasi dampak negatif agar masyarakat tidak resah bahkan bisa menimbulkan konflik.
“Pemerintah harus tau kemauan rakyat. Kalaupun akan membangun, banyak aspek harus dilihat, utamanya mengenai AMDAL”, ungkap Hendrik, Senin (11/10/2021).
Masyarakat menolak lokasi rencana pembangunan Waduk Lambo karena digusurnya berbagai identitas budaya, mulai dari padang perburuan adat, gereja, sekolah SMP dan SD, rumah-rumah warga serta lahan pontesial masyarakat adat.
Masyarakat adat itu melakukan unjuk rasa hingga bersikeras untuk tidak mau meninggalkan tanah adat mereka, namun polisi melakukan represi.
Oleh karenanya Hendrik menyayangkan perilaku aparat yang mengunakan kekerasan untuk mengusir masyarakat dengan paksa.
Hendrik menekankan jika mahasiswa sebagai social control juga harus membuka mata melihat perosoalan yang ada di daerah sekaligus sebagai garda terdepan untuk mengawal isu yang sedang terjadi.
