EDITOR.ID ? Surabaya, Belum maksimalnya penanganan pandemi corona atau Covid-19 terutama saat PPKM Darurat di Jawa Timur, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Kedokteran (FK) Unair bersuara.
Hanif Ibrahim selaku pengurus GMNI FK Unair, menyampaikan bahwa segala masukan maupun kritik untuk pemerintah khususnya Pemprov Jatim sangat dibutuhkan dalam kondisi PPKM darurat.
“Banyak yang harus dievaluasi dalam menghadapi PPKM Darurat ini. Lonjakan kasus covid19 juga butuh penanganan ekstra serta optimal”, ujar Hanif Ibrahim.
Mahasiswa yang akrab disapa dengan panggilan Hanif ini menjelaskan bahwa rumah sakit yang digunakan untuk menangani pasien covid-19 harus dibuat khusus agar tidak terjadi carut marut dalam melayani pasien.
“Sebagai contoh permasalahan yang terjadi selama ini adalah belum adanya RS khusus untuk penanganan covid. Malah kalau dicampur sama pasien non covid, bisa kurang optimal pelayanannya”, jelas Hanif.
“Pasien non covid ini juga butuh pelayanan medis seperti pasien covid, tapi bagaimana kalau terjadi penumpukan pasien covid di IGD? Bukankah bisa berpotensi terjadi penularan terhadap pasien non covid?”, tambah Hanif.
Untuk itu GMNI FK Unair mengusulkan:
1.Mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuat sarana prasarana Rumah Sakit rujukan Covid-19 baru dengan kapasitas besar (contoh:wisma atlet), karena fasilitas RSUD Dr. Soetomo merupakan fasilitas pelayanan pusat rujukan Kesehatan non Covid yang utama di Indonesia Timur.
2.Mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan rumah sakit berjenjang dari Kabupaten/Kota hingga Provinsi.
3.Sebagai contoh, kematian di RSUD dr. Soetomo pasien Covid-19 sangat tinggi karena pasien desaturasi lebih banyak dibandingkan jumlah ICU dan ventilator, maka kami mengusulkan agar Pemprov menambah kapasitas fasilitas ventilator dan ICU di masing-masing rumah sakit.
4.Pemerintah Provinsi harus bisa memastikan ketersediaan obat agar pasien yang membutuhkan bisa mendapatkan dengan mudah.
5.Rumah sakit pendidikan menjadi sarana dokter muda dan residen untuk mengasah keterampilan menjadi dokter atau dokter spesialis sesuai bidang kompetensinya. Maka kami mengusulkan kapasitas pelayanan covid-19 disesuaikan dengan kapasitas rumah sakit pendidikan yang bersangkutan agar tidak terjadi kelumpuhan dalam pelayanan non covid.
6.Harus ada transparansi data kasus baru, kasus sembuh, dan angka kematian pasien Covid-19 di RS rujukan di Jawa Timur, karena fakta di lapangan jumlah kematian lebih besar dari yang terpublish di media. Harus ada sinkronisasi angka kematian pasien yang meninggal di rumah sebelum mendapat pertolongan, maupun pasien yang dimakamkan dengan protokol Covid-19. Data ini penting untuk menakar kekuatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur.
7.PPKM atau kegiatan pembatasan sosial harus dilaksanakan secara serius, tegas, tidak asal-asalan dan tidak tebang pilih untuk mengurangi beban kerja tenaga kesehatan di rumah sakit sekaligus meminimalisir jatuhnya korban masyarakat akibat Covid-19.
8.Mengoptimalkan Peran TNI dan Polri untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, pencegahan Covid-19. Bila perlu melibatkan personil TNI dan Polri sebagai tenaga kesehatan darurat.
9.Pemerintah Provinsi perlu untuk melakukan pendekatan kultural dan keagamaan dengan melibatkan budayawan dan pemuka agama agar masyarakat semakin percaya dengan program-program yang dibuat pemerintah terkait Covid-19.
10.Kerjasama dengan berbagai elemen (dinas kesehatan, swasta, dan organisasi masyarakat) sangat diperlukan untuk terwujudnya gotong royong dalam penanganan Covid-19.
11.Titik pengadaan vaksinasi harus disebar di beberapa titik agar tidak terjadi kerumunan dan antrian yang terlalu panjang.
12.Kami dari GMNI FK Unair, siap apabila menjadi relawan dalam suksesnya vaksinasi, agen sosialisasi terkait covid-19, bahkan tenaga kesehatan darurat apabila diperlukan.
