EDITOR.ID, Jakarta,- Wacana reshuffle kian mendekati kenyataan. Untuk mengisi posisi dua kementerian yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Perguruan Tinggi serta Kementerian Investasi. Dua jabatan kementrian ini baru saja disahkan oleh DPR.
Konon kabarnya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut-sebut sempat membicarakan masalah ini. Bahkan kabar santer yang beredar, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan dipasang sebagai Menteri Investasi.
Jika melihat jejak rekam selama ini memang Ahok dikenal sebagai politisi yang disanjung-sanjung kecerdasannya oleh Ketum PDI Perjuangan Mbak Mega selain Tri Rismaharini yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial.
Sehingga spekulasi yang kuat beredar di publik, PDIP akan menempatkan satu lagi kadernya yakni Ahok di pemerintahan Joko Widodo. Ahok adalah salah satu pimpinan PDIP.
Analis politik yang juga Direktur Lemdik Phinterindo Dr Urbanisasi menilai Ahok sangat berpeluang menjabat posisi sebagai menteri. Menurut Urbanisasi, gaya kepemimpinan, manajerial dan kecerdasan Ahok akan mampu mengubah kantor Kementrian Investasi akan melakukan perubahan dalam upaya mengejar target kerja yang diamanatkan oleh Presiden.
“Pak Jokowi sudah merasakan bagaimana kinerja pak Ahok, karena mereka pernah bahu membahu memimpin dan mengubah Jakarta menjadi lebih baik, menurut prakiraan saya pak Ahok sangat pantas menduduki posisi sebagai Menteri Investasi,” ujar Staf Pengajar Universitas Tarumanagara ini.
Selain berpengalaman, menurut Urbanisasi, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Di sini peran menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi Lainnya.
Sementara Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahap menyatakan selain Ahok ada nama tokoh besar lainnya yang berpeluang ditunjuk Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet kali ini.
Salah satunya Abdullah Azwar Anas Mantan Bupati Banyuwangi. Pengalaman Azwar Anas memimpin Banyuwangi adalah modal untuk diaplikasikan di wilayah yang lebih besar atau di taraf nasional.
“Pembangunan Banyuwangi hari ini tak lepas dari perannya sebagai kepala daerah, mengembangkan UMKM dan pariwisata, tentu juga perannya dalam menarik investor untuk menggerakkan roda ekonomi di sana,” ujarnya,
Namun menurutnya, penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Siapapun yang terpilih harus menjalankan visi misi presiden di wilayah investasi. “Itu hak presiden, saya kira beliau sudah menyiapkan kriterianya dan orang yang akan ditunjuknya,” ujarnya.
Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin berhembus kencang, bahkan pihak Istana pun ikut membenarkan hal tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membenarkan soal informasi reshuffle. Menurutnya, hal tersebut didasari sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bekerja cepat dan tak ragu mengambil keputusan.
“Jadi, menurut Bang Ali, (reshuffle) ya pekan ini. Keyakinanku, ya pekan ini. Gitu,” ungkapnya.
“Jadi, kalau umpama beliau mengambil keputusan di luar dugaan, ya itulah Jokowi,” tandasnya.
Sementara Waketum PKB Jazilul Fawaid menyebut ada tiga menteri yang akan diganti Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Politisi PKB Luqman Hakim mengungkapkan salah satu di antaranya berinisial M.
Namun, anggota Komisi III DPR RI itu tidak membeberkannya secara perinci.
Menanggapi hal itu, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan penyebutan inisial bisa menjatuhkan kredibilitas tokoh yang terkait dengan nama itu.
Menurut dia, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, sehingga masyarakat harus yakin dengan keputusan itu.
“Reshuffle adalah domain presiden, siapa, kapan, dan portofolionya bagaimana, itu semua domain presiden,” tutur dia, di Surabaya, Jumat (16/4).
Wacana reshuffle mulai mengemuka setelah muncul pernyataan dari Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar. Menurut dia, Presiden Jokowi bakal melantik dua menteri baru.
“Presiden insyaallah akan melantik menteri baru,” kata Ngabalin di Twitter akun @AliNgabalinNew, Rabu (14/4).
Ngabalin telah memperbolehkan tulisannya di Twitter untuk dipublikasikan.
Namun, terkait identitas calon menteri yang akan dilantik, Ngabalin belum mengungkapkannya pada publik.
Dia meminta publik menunggu keputusan eks Gubernur DKI Jakarta itu terkait reshuffle.
“Adakah menteri-menteri lain yang akan di lantik, kapan dan siapa para beliau itu? Wallahualam bissawab. Itu hak prerogatif presiden dan tunggu,” beber Ngabalin. (tim)
