Jakarta, EDITOR.ID,- Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyebut PDI Perjuangan seperti lempar batu sembunyi tangan saat bersikap mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengaku heran dengan keputusan PDI Perjuangan yang kini menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Penolakan itu sempat diutarakan fraksi PDIP saat rapat Paripurna DPR RI, pada Kamis (5/12/2024).
“Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen,” kata Sara kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini merasa heran dengan penolakan PDIP terhadap kenaikan PPN 12 persen. Pasalnya, Pemerintah akan menaikan PPN 12 persen, mulai 1 Januari 2025.
“Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” ucap Sara.
Menurut Sara, PDIP seolah memainkan drama dalam menolak kenaikan PPN 12 persen. Padahal, PDIP merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Padahal mereka saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?,” pungkas Sara.
Modus PDIP Cari Simpatik Rakyat Padahal PPN 12 Persen Usulannya
Hal senada disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bahtra Banong. Ia menilai penolakan PDIP atas kenaikan PPN 12 persen sebenarnya modus partai banteng mencari simpati rakyat. Tapi mereka lupa bahwa merekalah yang mengusulkan kenaikan PPN 12 persen.
“PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu,” ujar Bahtra Banong dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12 persen pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa sikap PDIP saat ini yang memiliki sentimen negatif terhadap keputusan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal kenaikan PPN merupakan hal yang tidak layak diperlihatkan kepada publik.
“Mereka minta batalkan, padahal pengusulnya mereka dan bahkan ketua panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak?” katanya.
Menurut ia, PDIP seharusnya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo karena bertanggung jawab melaksanakan kebijakan PPN 12 persen tersebut.
